Polri Minta Media Tegur Aparat Yang Tidak Netral Di Pemilu 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya terhadap netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, netralitas Polri adalah prinsip yang tak bisa ditawar untuk memastikan keutuhan dan stabilitas NKRI. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Ngopi Bareng Pimpinan Media (Piramida) di Senayan, Jakarta. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada.

Dalam kesempatan tersebut, Sandi mengajak pimpinan media untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap anggota kepolisian yang mungkin terindikasi melakukan pelanggaran netralitas. 

Baca juga : Awas Politik SARA Dan Hatespeech Berulang Di Pemilu 2024

Hal ini dianggap sebagai langkah konkrit untuk menjaga suasana Pemilu yang aman, damai, dan kondusif.

"Tolong lihat, tegur, dan awasi apabila ada anggota Polri yang melenceng dari aturan," ujar Sandi.

Selain itu, Sandi menekankan pentingnya peran media dalam memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, terutama terkait sebaran informasi di media sosial yang cenderung bersifat hoaks.

"Kita harus memberikan edukasi literasi sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang patuh akan hukum, menjunjung tinggi etika, tata krama, dan kesantunan, serta kejujuran," tambahnya.

Baca juga : Polisi Sita Dompet Dan Gembok Di Rumah Firli

Sandi juga mengingatkan pentingnya bijal dalam ber-media sosial. Karena penggunaan yang tidak hati-hati dapat membahayakan diri pengguna sendiri.

"Supaya tidak menjadi bumerang bagi pengguna media sosial tersebut," tandasnya.

Pentingnya netralitas Polri di Pemilu 2024 juga jadi sorotan Komisi Hukum DPR. Sejumlah anggota DPR mengusulkan pembentukan Panitia Kerja atau Panja Pengawasan Netralitas Polri.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyebutkan ketidaknetralan personel polisi terkait proses tahapan pemilu di sejumlah tempat, semakin mengkhawatirkan. Menurutnya Komisi III DPR perlu mengikuti langkah Komisi I DPR yang membentuk Panja Pengawasan Netralitas TNI.

Baca juga : Gibran: Buktikan, Laporkan!

"Saya kira Komisi III juga kami mengusulkan kita buat Panja Netralitas Polri,” kata Trimed.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.