Dark/Light Mode

Sosialisasi 4 Pilar MPR ke Forum Kepala Sekolah se-Purbalingga

Bamsoet Minta Wapadai Penyebaran Paham Radikalisme di Sekolah

Sabtu, 27 Januari 2024 20:40 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Forum Kepala Sekolah Kabupaten Purbalingga, Sabtu (27/1). (Foto: Istimewa)
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Forum Kepala Sekolah Kabupaten Purbalingga, Sabtu (27/1). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan, tertangkapnya kembali 10 terduga teroris yang diduga ingin menggagalkan Pemilu 2024 di Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali, oleh Densus 88 Antiteror, mengkonfirmasi masih akftifnya sel-sel jaringan teroris di Tanah Air. Untuk itu, Bamsoet meminta para kepala sekolah yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah se-Kabupaten Purbalingga untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme di sekolah.

Hal ini disampaikan Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR hari ke-10 dalam kunjungannya ke Dapil VII Jawa Tengah bersama Forum Kepala Sekolah Kabupaten Purbalingga, Sabtu (27/1). Turut hadir antara lain, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR Hentoro Cahyono, Staf Khusus Ketua MPR Brigjen Pol Putu Putra Sedane, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Tenny Juliawati, Ketua Forum Kepala Sekolah Kabupaten Purbalingga Maryono, serta Koordinator Pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah IX Provinsi Jawa Tengah Suwanto.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menyoroti salah satu persoalan pendidikan di Indonesia yakni masih besarnya beban administrasi yang harus dihadapi para guru. Hal ini juga pernah disampaikan Presiden Jokowi, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Akibat besarnya beban administrasi tersebut, terkadang menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu.

Baca juga : Bamsoet Minta Mahasiswa Jadi Pemilih Cerdas

"Sebagai dosen di beberapa kampus, saya merasakan sendiri banyaknya administrasi yang harus diurus dan diselesaikan. Mulai awal tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kabarnya akan mulai menyederhanakan proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang diharapkan dapat mengurangi beban administrasi. Sehingga guru dapat lebih fokus kepada aktivitas belajar mengajar. Kita dukung rencana tersebut, agar bisa segera terealisasi dengan baik," ujar Bamsoet.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, persoalan lain dalam wajah dunia pendidikan kita yakni tidak semua lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan di SMP. Demikian pula tidak semua lulusan SMP akan tertampung oleh SMA atau SMK. Sehingga banyak pelajar yang tidak dapat melanjutkan sekolah, lantaran keterbatasan fasilitas pendidikan.

"Merujuk pada data jumlah sekolah di tanah air, saat ini terdapat 436.707 sekolah di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan SD, yakni 149.225 unit. Sedangkan jumlah SMP tercatat sebanyak 42.907 unit, SMA sebanyak 14.573 unit, dan SMK sebanyak 14.461 unit," jelas Bamsoet.

Baca juga : Bamsoet Ajak Kader PP Implementasikan Nilai Pancasila dalam Pemilu Damai

Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Bororbudur, Universitas Terbuka, dan Universitas Perwira Purbalingga ini menerangkan, di balik berbagai permasalahan yang menyelimuti dunia pendidikan, bangsa Indonesia masih bisa bangga karena ada peningkatan peringkat dalam kemampuan literasi matematika dan sains pelajar Indonesia. Terlihat pada hasil survei kualitas pendidikan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022.

"Dibandingkan hasil survei tahun 2018, skor literasi Indonesia versi PISA 2022 naik 5 posisi. Mengingat bahwa selama dua dekade penilaian atas mutu pendidikan Indonesia masih masuk kelompok 10 terendah, maka peningkatan peringkat ini menjadi sesuatu yang patut kita syukuri," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, dari aspek keberpihakan dan dukungan anggaran, sejak 2009 telah terpenuhi amanat Konstitusi dengan mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan sebagai mandatory spending. Untuk tahun 2024, besaran anggaran yang dialokasikan mencapai Rpa 660,8 triliun.

Baca juga : Bamsoet ke Anak Kolong: FKPPI Harus Mampu Jaga Pemilu Damai

"Tantangan terbesar memastikan bahwa besarnya alokasi anggaran tersebut benar-benar terdistribusi secara tepat sasaran, dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan. Termasuk memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru. Sehingga para guru bisa mendidik dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.