Temui Try Sutrisno, Bamsoet Terima Aspirasi Kajian Mendalam Amandemen UUD 1945

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menemui Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, di Jakarta, Senin (20/5). Turut hadir Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Amir Uskara. Hadir mendampingi Try Sutrisno antara lain, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan Letjen (Purn) Bambang Darmono.

Dalam pertemuan itu, kata Bamsoet, Try Sutrisno menekankan bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang dibuat oleh Presiden Soekarno dan para pendiri bangsa, bukanlah parlementer ataupun presidensil ala barat. Melainkan sistem tersendiri yang diambil dari Pancasila sebagai jati diri bangsa. Yakni dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang merumuskan dan menetapkan haluan negara.

Selesai dilantik menjadi Pimpinan MPR pada tahun 2019, Bamsoet bersama pimpinan MPR lainnya langsung melakukan Silaturahmi Kebangsaan bertemu Try Sutrisno untuk meminta nasihat dan arahan. Kini, menjelang akhir masa jabatan, pimpinan MPR kembali bertemu Try Sutrisno untuk menyampaikan bahwa MPR 2019-2024 sudah menyelesaikan draf rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan bangsa, sekaligus dengan rekomendasi bentuk hukumnya.

Baca juga : Bamsoet Gelar Prosesi Pengajian dan Siraman, Jelang Pernikahan Anak Kelima

Draf tersebut akan diserahkan kepada MPR RI periode 2024-2029 agar bisa ditelaah lebih lanjut. Sehingga jika lancar, pada awal tahun 2025 Indonesia sudah bisa memiliki PPHN, agar pembangunan bangsa bisa berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan, sesuai cita-cita pendiri bangsa serta para sesepuh dan guru bangsa.

"Melalui PPHN, para Capres-Cawapres serta calon yang maju dalam Pilkada Serentak 2029 tidak akan kesulitan merumuskan visi dan misinya, karena tinggal menyesuaikan dengan PPHN," ujar Bamsoet, usai melakukan silaturahmi kebangsaan dengan Try Sutrisno.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, MPR juga sedang menyiapkan kajian tentang perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan sesuai jiwa Pancasila, khususnya sebagaimana tercantum dalam Sila ke4, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sehingga politik dan ketatanegaraan, termasuk dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, tidak lagi seperti saat ini yang terkesan karut marut.

Baca juga : Terima Hikmahbudhi, Bamsoet Dorong Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

MPR juga sedang menyelesaikan kajian terkait usulan Try Sutrisno bersama berbagai kalangan purnawirawan tentang pentingnya Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli untuk kemudian dilakukan penyempurnaan melalui adendum. Di dalam kajian tersebut, juga akan dimuat tentang ketentuan peralihan, sehingga berbagai lembaga negara yang keberadaannya eksis karena dihasilkan dari proses amandemen ke-1 hingga ke-4, mereka akan tetap ada dan tidak hilang begitu saja lantaran kembali ke UUD 1945 yang asli.

Berbagai kajian tentang PPHN maupun kembali ke UUD 1945 yang asli, tidak lain juga untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mengingat dalam berbagai statementnya, beliau juga seringkali menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki perencanaan pembangunan dan juga semangat kembali ke UUD 1945.

"Jika Presiden dan MPR sudah memiliki kesamaan pandangan, proses menghadirkan PPHN dan amandemen terbatas konstitusi menjadi lebih mudah. Bisa dilakukan di tahun 2025, di awal masa pemerintahan Pak Prabowo. Terlebih berbagai kajiannya sudah dipersiapkan sejak saat ini oleh MPR RI 2019-2024," jelas Bamsoet.

Baca juga : Ketua DPRD Sumsel Apresiasi Kesigapan Penanganan Banjir Di Muba

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, setelah dengan Try Sutrisno, Silaturahmi Kebangsaan MPR selanjutnya akan bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. Puncaknya bertemu dengan Presiden Jokowi serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Secara khusus, pimpinan MPR juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Ketua MPR ke-10 Amien Rais yang memimpin MPR pada tahun 1999-2004, untuk meminta pandangan beliau terkait hasil proses amandemen konstitusi yang dilakukan MPR RI sejak amandemen kesatu tahun 1999 hingga amandemen keempat tahun 2002, terhadap cerminan kehidupan kebangsaan saat ini. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita awal pada saat melakukan amandemen, ataukah masih ada hal lain yang perlu disempurnakan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.