Dark/Light Mode

Bamsoet Apresiasi Pengangkatan Jenderal Maruli Simanjuntak Jadi KSAD

Rabu, 29 November 2023 20:58 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) bersama KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) bersama KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pengangkatan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diangkat menjadi Panglima TNI. Jenderal Maruli merupakan putra daerah Sumatera Utara yang berasal dari Pematangsiantar. Lulusan Akademi Militer (1992) yang berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra.

Bamsoet, penerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL, menekankan bahwa Jenderal Maruli memiliki rekam jejak yang qualified sebagai KSAD. Berbagai jabatan strategis pernah sukses diemban Maruli. Antara lain, Danpaspampres (2018-2020), Pangdam IX Udayana (2020-2022), dan Pangkostrad (2022-2023).

Baca juga : Profil Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAD Baru Yang Bikin Luhut Terharu

Bamsoet menyebut, Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi KSAD. Selain memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, KSAD memiliki peran penting untuk membantu Panglima TNI dalam menjaga netralitas para personil TNI, khususnya di lingkungan Angkatan Darat.

"Sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa dan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan diatas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI," ujar Bamsoet, di Jakarta, Rabu (29/11).

Baca juga : Pak Luhut Dulu Punya Cita-Cita Jadi KSAD, Sekarang Cukup Mantunya Saja

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, keterlibatan tentara juga sangat penting sebagai penjaga kedaulatan NKRI dalam menghadapi kelompok intoleran yang terkadang berujung kepada gerakan terorisme. Mengingat di era modern seperti saat ini, berbaurnya ancaman militer dan non-militer telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

"Konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional. Melainkan bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis. Antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama, hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme," jelas Bamsoet.

Baca juga : Presiden Jokowi Lantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Jadi Kepala Staf AD

Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, TNI AD juga harus siap menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.

"Di dalam negeri, saat ini kita juga masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penyelesaian persoalan KKB harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan TNI dan Polri, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan. Tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.