DPR Khawatir Starlink Ancam Operator Seluler dan Internet Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah Anggota Komisi VI DPR meminta adanya sikap adil dan konsisten terhadap perusahaan telekomunikasi dan internet, sehubungan mulai beroperasinya Starlink di Indonesia. Kalau tidak ada jaminan keadilan dalam praktik usaha, Anggota DPR khawatir dua atau tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet di Indonesia bangkrut.

Selain itu, DPR juga khawatir negara berpotensi kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur telekomunikasi.

"Apakah Starlink sudah punya Network Operation Center (NOC)? Kalau belum ada izinnya, apakah artinya pemerintah sudah menyajikan ladang persaingan yang fair? Karena semestinya jelas, izinnya komplet, baru boleh beroperasi," ujar Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan

Harris Turino, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Telkom, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Baca juga : Vietnam Waspada Kekuatan Timnas Indonesia

Harris melanjutkan, jangan sampai BUMN dirugikan. Apalagi kalau nantinya Starlink masuk ke seluler.

"Tentu kita tidak menutup perkembangan teknologi dan persaingan. Tapi, BUMN juga harus siap kalau terjadi persaingan yang tidak seimbang," imbuhnya.

Di forum yang sama, Anggota Fraksi dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut, di tahap awal, mungkin Starlink tidak melakukan tekanan-tekanan dalam berusaha. Tapi, kalau terjadi persaingan bebas, tentu Starlink akan bisa menguasai, dan menjadi ancaman buat Telkom.

Pernyataan tegas juga disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty. Menurutnya, Elon Musk tidak berinvestasi. Taipan asal Amerika Serikat itu cuma menggunakan market Indonesia untuk jualan Starlink.

Baca juga : UP Komitmen Cetak Generasi Unggul dan Berkarakter Pancasila

"Saya bingung kenapa Starlink mendapat privilege tanpa memenuhi syarat dan aturan yang berlaku di Indonesia. BUMN harusnya teriak mendesak pemerintah bersikap adil, dan Starlink harus memenuhi persyaratan. Kalau Starlink bisa menyediakan layanan internet di bawah Rp 100 ribu, usia Telkomsel mungkin cuma lima tahun lagi," sebutnya.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan pemerintah jangan cuma melihat dari aspek bisnis dan ekonominya saja. Tapi perlu diprioritaskan juga keamanan nasional.

Sebagai pemain di industri internet, lanjut Evita, Starlink harusnya memenuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kemudian, aspek potensi interferensi, penerapan kebijakan perpajakan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek perlindungan dan keamanan data, serta aspek kedaulatan bangsa.

Baca juga : PSI Harap Starlink Jadi Solusi Koneksi Jaringan Internet Di Daerah 3T

Seperti diketahui, Starlink resmi beroperasi di Indonesia. Elon Musk selaku pemilik secara simbolis meresmikan layanan perusahaannya di Bali, 19 Mei 2024.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.