Dark/Light Mode

Dilaporkan ke MKD oleh Mahasiswa, Bamsoet Tidak Marah

Jumat, 7 Juni 2024 19:59 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet).menegaskan, laporan mahasiswa bernama M Azhari ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait pernyataannya soal amandemen UUD 1945 keliru. Menurut Bamsoet, Azhari kekurang cermat dalam membaca berita dan memahami kata-kata. Bahkan, laporan tersebut dinilai memutarbalikkan fakta.

"Laporan yang disampaikan ke MKD tidak cermat. Tidak sesuai dengan fakta, namun saya tidak marah. Saya hanya menyesalkan Saudara M Azhari itu telah menyebarkan berita bohong (hoaks) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Harapan saya Saudara M Azhari yang mengatasnamakan mahasiswa Islam Jakarta itu menyadari kekeliruannya," ujar Bamsoet, di Jakarta, Jumat (7/6).

Ketua DPR ke-20 ini juga menilai, pelapor telah menyebarkan berita bohong sekaligus melaporkan kebohongan yang direkonstruksi seolah-olah Ketua MPR mengklaim bahwa seluruh fraksi yang ada di DPR setuju amandemen. Padahal, faktanya berbeda, sebagaimana dikutip puluhan media di hari yang sama.

Baca juga : Anak Buah Nadiem Di-bully

"Seperti diketahui, statement tersebut dalam kaitan menjawab pertanyaan wartawan saat kami pimpinan MPR usai menerima Ketua MPR ke-11 Bapak Amien Rais. Saya katakan kalau seluruh partai politik setuju sepakat melakukan amandemen UUD NRI 1945, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, MPR siap untuk melakukan amandemen. Siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 37," terangnya.

Bamsoet memastikan, dirinya juga tidak bicara tentang pemilihan presiden kembali di MPR. Dirinya hanya berbicara tentang adanya aspirasi melakukan kaji ulang amandemen UUD NRI 1945 secara menyeluruh. "Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada statement yang menyatakan semua parpol telah sepakat melakukan amandemen UUD 1945," terang Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menuturkan, usulan amandemen UUD NRI 1945 merupakan aspirasi yang diterima pimpinan MPR saat melakukan silaturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa. Agenda silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR dengan para tokoh bangsa ini merupakan agenda resmi pimpinan MPR dalam rangka menyerap aspirasi mengenai berbagai persoalan kebangsaan dimana akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi MPR 2019-2024 kepada MPR 2024-2029.

Baca juga : Anies-Ahok Tak Bisa Berduet Di Jakarta

Silaturahmi kebangsaan yang dilaksanakan sejak akhir Mei 2024 telah mendatangi tujuh tokoh bangsa. Diantaranya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Ketua MPR RI ke-11 Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14 Sidarto Danusubroto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Rencananya, Sabtu (8/6/24) besok pimpinan MPR RI akan bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Salah satu aspirasi yang diterima oleh pimpinan MPR, para tokoh bangsa tersebut mendukung dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 dengan terlebih dahulu dilakukan kajian menyeluruh serta disiapkan naskah akademiknya. Kaji ulang UUD NRI 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali ini, karena UUD NRI 1945 dinilai telah kehilangan arah atau mengalami disorientasi sebagai bangsa. Bahkan, Ketua MPR ke-11 Amien Rais menyatakan menyesal dan meminta maaf karena telah melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, apabila seluruh partai partai politik sepakat dilakukan amandemen UUD NRI 1945, maka yang akan melaksanakan adalah MPR periode 2024-2029. Sebab, MPR periode saat ini tidak mungkin melakukan amandemen karena amandemen konstitusi membutuhkan syarat waktu enam bulan.

Baca juga : NasDem Masih Setia Tunggu Anies Maju Lagi

"Kami harap MPR yang akan datang melakukan langkah percepatan untuk penyempurnaan UUD kita, menata kembali sistem politik dan demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa kita," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.