Komisi X DPR: Tidak Usah Ngotot, Nanti Juga Berubah

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR periode sekarang tidak terlalu ngotot memperjuangkan penambahan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sebab, berapa pun alokasi APBN yang disepakati, tetap saja akan ada perubahan.

Anggota Komisi X DPR Djohar Arifin Husin mengatakan, usulan penambahan anggaran Kemendikbudristek tidak perlu serius dibahas seka­rang. “Tapi untuk ancang-ancang boleh saja,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, Ke­mendikbudristek mengajukan dukungan tambahan anggaran ke DPR untuk tahun 2025 sebe­sar Rp 25 triliun. Hal ini lantaran pagu indikatif Kemendikbu­dristek untuk tahun depan hanya sebesar Rp 83 triliun, turun tajam dari alokasi APBN tahun 2024 sebesar Rp 101 triliun.

Baca juga : Pemerintah Terima Kritik Dan Masukan

Djohar mengatakan, ha­rus dipahami bahwa yang menjalankan kegiatan-kegiatan anggaran untuk program dan rencana kerja Kemendikbudristek untuk APBN tahun 2025, adalah pemerintahan yang baru. Selain itu, nantinya APBN ini juga akan dibahas oleh anggota DPR Komisi X yang baru. “Jadi tidak usah ngotot di sini, karena nanti akan berubah ini semua,” sambungnya.

Menurutnya, DPR baiknya lebih fokus untuk mendorong anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN se­bagaimana perintah undang-undang diarahkan ke Kemendik­budristek. Sehingga 20 persen APBN untuk sektor pendidikan ini, sentralnya benar-benar di Kemendikbudristek.

“Jadi jangan banyak di kemen­terian lain. Harus paling besar anggaran itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan namanya gitu. Itu yang kita harapkan ke depan,” katanya.

Baca juga : BUMN Karya Gaspol Cari Kontrak Triliunan

Dia yakin, di era Pemerin­tahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, alokasi 20 persen untuk pendidikan ini benar-benar dapat terlaksana. “Saya yakin itu akan terwujud oleh Pemerintahan kita yang baru tentunya. Insya Allah, akan jauh lebih baik,” yakinnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong agar alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi negeri yang sekarang ini diusulkan oleh Menteri Na­diem dapat berubah. Sebab, porsi anggaran yang ada tersebut sangat tidak adil lantaran du­kungan anggaran negara untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini jauh lebih besar daripada Perguruan Tinggi Swasta.

Padahal, jika melihat perbandingan jumlah PTN dan PTS, berikut mahasiswanya saat ini, sangat jomplang. Jumlah PTS saat ini hanya 184, sementara PTS sebanyak 3.820, dan 67 persen mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah di jen­jang perguruan tinggi, berada di swasta.

Baca juga : Asyik, Perayaan HUT Jakarta Banjir Diskon

“Mereka (mahasiswa PTS) adalah anak-anak Indonesia yang harus dapat perhatian. Jadi bukan hanya di PTN saja anak bangsa Indonesia itu, di PTS pun mahasiswa itu anak bangsa kita. Jadi perlu anggarannya kita besarkan,” sarannya.

Makanya, dia berharap dalam pembahasan konsinyering untuk pagu indikatif Kemendikbudristek di Tahun 2025, hendaknya porsi anggaran untuk PTS lebih diperbanyak. Sebab, mereka adalah bagian dari bangsa yang harus mendapatkan pendi­dikan yang cemerlang apalagi mereka selama ini sudah susah payah mencari dana sendiri.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.