Dark/Light Mode

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

Kebutuhan Dokter Ikut Naik

Kamis, 4 Juli 2024 07:15 WIB
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024) Foto Tedy Kroen. Rakyat Merdeka/RM.id
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024) Foto Tedy Kroen. Rakyat Merdeka/RM.id

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung langkah taktis KementerianKesehatan (Kemenkes) mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama dokter umum dan dokter spesialis

Anggota Komisi IX DPR Kardaya Warnika mengatakan, Kemenkes melakukan langkah tepat dengan memetakan ketersediaan tenaga medis di tiap daerah. “Saya kira ini memang sudah bagus untuk program pemenuhan dokter dan dokter spesialis,” kata dia dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan perwakilan Kemendikbudristek di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Kardaya lalu mengacu tabel pemenuhan dokter dan dokter spesialis yang dalam pandangan­nya sudah memiliki konklusi. “Bisa dilihat dari tabel mengenai kebutuhan di masing-masing daerah atau provinsi. Tabel ini sangat penting jadi pegangan kita ke depan bahwa provinsi ini butuh sekian dan dipenuhi dalam berapa tahun,” katanya.

Dia berharap, tabel kebutuhan tenaga dokter dan dokter spe­sialis ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan di masa men­datang. Apalagi, kebutuhan untuk tenaga dokter dan dok­ter spesialis ini masih sangat dinamis dan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk di suatu kawasan atau daerah. “Kalau jumlah penduduknya naik, tentu kebutuhan (dokter dan dokter spesialis) juga akan naik,” katanya.

Baca juga : Top, Kita Punya Pabrik Mobil Listrik Terbesar

Namun dia usul, agar pemenu­han dokter dan dokter spesialis ini juga memperhitungkan pola kebiasaan makanan di dalam penduduk. Hal ini mesti jadi pertimbangan mengingat saat ini konsumsi masyarakat akan fast food atau makanan cepat saji sudah mulai tinggi terutama di perkotaan.

“Sehingga dulu, itu yang na­manya penyakit jantung tidak begitu banyak, tapi sekarang sudah mulai,” ucapnya.

Dia berharap tabel kebutuhan akan tenaga dokter dan dokter spesialis ini juga bisa sejalan dengan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung alat kesehatan, salah satunya layanan penyakit Kanker, Jantung, Strok dan Uronefrologi (KJSU). Ini penting sebab kebutuhan akan layanan kesehatan meningkat setiap tahunnya.

“Misal kebutuhan di Aceh, saat ini untuk (dokter spesialis) jantung 10, begitu tahun depan kebutuhannya bergerak lagi. Termasuk untuk membaca ke­butuhan di Papua,” tambahnya.

Baca juga : BUMN Bakal Sulap Aset Nganggur Jadi Produktif

Sementara, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut jumlah dokter umum hingga spesialis di Indone­sia masih sedikit. Parlemen menekankan, pemerintah harus memaksimalkan rekrutmen dok­ter di Tanah Air.

“Dokter di negeri kita kurang banyak, kalau alkes (alat ke­sehatan) dan obat-obatan ada tapi dokternya sedikit, ya tetap susah. Sebab, mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan,” kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, kemarin.

Muhaimin juga merespons keinginan Presiden Joko Widodo terkait harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan bisa ter­jangkau masyarakat. Jika perlu, obat-obatan dapat digratiskan untuk masyarakat Indonesia yang memerlukan.

“Ya, itu bagus (penyetaraan harga alkes dan obat-obatan), tapi kalau obat-obatan seharus­nya gratis dong. Itu kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warganya,” ucap Cak Imin.

Baca juga : Please, Ojol Jangan Ngetem Sembarangan

Sementara, Menkes Budi Gunadi Sadikin memaparkan sebanyak 285 rumah sakit umum daerah di Indonesia dari total 750 RSUD (38%) belum lengkap tujuh jenis dokter spesialis dasar. Ketujuh dokter spesialis dasar yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis anastesi, spesialis obgyn, spesialis bedah, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik.

Budi Gunadi mengatakan, ketersediaan dokter spesialis dasar telah digagas sejak pemerintahan sebelum-sebelumnya. Termasuk di era Presiden Soe­harto. “Memang pada zaman Pak Harto dahulu 30 tahun hingga 40 tahun lalu nggak pernah di­ubah list spesialisnya. Padahal kondisi epidemiologis di pen­duduk kita sudah berbeda. Dulu kan banyaknya ibu dan anak. Makanya spesialis anak harus ada, spesialis obgyn harus ada,” ujarnya.

Akan tetapi sekarang, menu­rut dia, populasi lansia sebagai contoh di Jakarta lebih banyak ketimbang balita. Situasi itu membutuhkan dokter spesialis dasar yang berbeda pula.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.