Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyesalkan masih adanya pejabat kementerian yang menyepelekan kerja-kerja wakil rakyat di daerah. Para pejabat daerah ini memberi stigma negatif seakan-akan para anggota DPR ini mengejar proyek di daerah pemilihan (dapil).
Anggota Komisi V DPR Radarestuwati Sadarestuwati mengungkapkan hal tersebut karena ada cemohan dari masyarakat lantaran buruknya kinerja balai atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di daerah. Balai/UPT itu berada di bawah direktorat Perhubungan Darat yang sampai sekarang tidak mengenal sama sekali pejabatnya.
“Saya ini sudah 15 tahun (di DPR). Sejak saya di DPR masuk hingga sekarang. Tapi baru kali ini saya mendengar ada kepala balai bilang bahwa tidak perlu mengenal dan dekat dengan DPR. Bahkan sampai hari ini saya pun tidak mengenal dengan kepala balai (di dapil) saya,” kata Sadarestuwati di Jakarta, belum lama ini.
Dia pun mengingatkan, kepala balai daerah tidak akan bisa menangani semua persoalan di daerah. Sementara, masyarakat justru lebih memilih mengadukan masalah terkait buruknya pelayanan publik ini ke para anggota dewan. “Di Jawa Timur kami mendapat pengaduan yang luar biasa banyak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dekat dengan DPR itu akan ada kepentingan dengan proyek,” tegasnya.
Baca juga : Awas, BAB Sembarangan Terancam Dipidana Lho…
Dia memastikan, koordinasi dengan pejabat atau kepala balai/UPT di daerah adalah untuk bersama-sama membangun daerah. Agar terobosan maupun program-program yang telah dijalankan Pemerintah benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
“Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Kok seakan-akan, kalau ada masalah, (baru) DPR-nya diikutsertakan. Sebagaimana yang terjadi, tidak tahu apa-apa, diikut-ikutkan. Tetapi, pejabatnya merasa tidak perlu mengenal dengan DPR,” sesalnya.
Dia berharap, program-program Pemerintah di daerah melibatkan para wakil rakyat di masing-masing dapil. Sebab, dewan memiliki tanggung jawab melalui fungsi kontrol dan pengawasan. “Jangan seperti kami ini menjadi orang buta yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa yang direncanakan oleh kementerian di daerah kami. Padahal kami selalu dituduh bahwa kamilah yang mengajukan proyek-proyek itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga berharap agar ada perbaikan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan transportasi penyeberangan laut dan pulau. Saat mudik Lebaran lalu, dia mendapati ada pemudik yang terpaksa harus menginap sehari di pelabuhan sebelum akhirnya terangkut oleh kapal feri. “Di Pelabuhan Merak-Bakauheni terjadi penumpukan luar biasa, sehingga banyak penumpang yang sampai tidak cukup sehari untuk ngantre di situ,” ujarnya.
Baca juga : Belanda Waspada Gigitan Tiga Singa
Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan potensi kecelakaan dalam angkutan penyeberangan laut mengingat beda jumlah penumpang dengan yang tercatat sesuai manifest. “Selalu saja jumlah penumpang itu lebih besar daripada yang ada di manifest. Padahal pihak ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan) sudah banyak melakukan pembenahan, termasuk tiket dan lain-lain,” ujarnya.
Makanya, dia berharap Pemerintah melakukan penindakan jika menemukan ada pihak operator feri yang menyeberangkan penumpang tidak sesuai dengan manifestnya. Bahkan mencabut operasi kapal jika ada kecelakaan akibat kelebihan penumpang. “Karena ini berkaitan dengan nyawa keselamatan dari penumpang,” wantinya.
Hal senada dilontarkan anggota Komisi V DPR Sumail Abdullah. Dia juga berharap, tidak ada lagi kepala balai/UPT mitra kerja yang enggan berkoordinasi dengan para anggota DPR. “Kalaupun ada, mohon segera dikoreksi, direorganisasi, sehingga bisa berakselerasi,” katanya.
Dia juga mendorong agar terminal-terminal bus dan angkutan darat tidak hanya menjadi tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi terintegrasi dengan layanan-layanan pabrik. Contohnya di Belanda, di mana terdapat berbagai layanan seperti gerai, outlet untuk layanan-layanan pabrik, dan berbagai layanan lainnya.
Baca juga : The Djoker Buru Gelar Kedelapan
“Jangan biarkan terminal-terminal tipe A yang telah dibangun dengan baik itu jadi tempat-tempat kumuh. Sangat disayangkan kalau terjadi seperti itu,” katanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya