RAPBN Tahun 2025, Wujudkan Ekonomi Berkualitas

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan berharap Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kebijakan ekonomi pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diyakini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan, pertumbuhan ekonomi berkualitas mampu mengentas­kan kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan sosial. Meskipun capaian eko­nomi cukup baik, namun masih ada puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

“Kita masih memiliki puluhan juta orang miskin dan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Harapan usia sekolah sudah relatif membaik, tetapi kita berharap pemerintahan baru bisa lebih dari itu. Indonesia itu kuat, maju, dan serius dalam mengatasi masalah-masalah mendasar seperti ini,” tegasnya.

Ecki juga menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Kasus-kasus yang melibatkan skandal keuangan di lingkungan kementerian/lembaga maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh terulang lagi di masa mendatang.

“Kita tidak boleh lagi meli­hat kasus-kasus skandal yang merugikan uang rakyat. Saya yakin, dengan niat yang baik dan kepemimpinan yang bersih, pemerintahan baru bisa mewu­judkan harapan rakyat ini,” yakinnya.

Baca juga : IKN Siap Jadi Pusat Perekonomian Baru

Sementara itu, Senior Econo­mist and Founder Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini memberikan catatan terkait Rancangan APBN Tahun 2025. Target penerimaan negara sebesar Rp 2.997 triliun dengan sumber pendapatan utama dari pajak sebesar Rp 2.490 triliun rupiah agak dipertanyakan. Mengingat, tren perkembangan penerimaan negara RAPBN Tahun 2023 sebesar Rp 2.802 triliun, sementara pada Tahun 2024 target penerimaan sebesar Rp 2.309 triliun.

“Sepertinya sasaran ini feasible karena tidak naik pesat dibandingkan dengan peneri­maan negara dan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya,” katanya.

Pemerintah, kata Didik, masih pesimistis target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai. Apalagi pada tahun 2025, tan­tangan yang dihadapi kemung­kinan jauh lebih besar lagi. “Janji kampanye yang menuntut pengeluaran besar, sementara penerimaan pajak tidak bisa digenjot lebih dari kapasitasnya sekarang,” ungkapnya.

Didik mengungkapkan, kondisi sekarang cukup berat di mana daya beli masyarakat turun. Kelas menengah juga berat kondisinya dan bahkan tak sedikit yang malah turun kelas. Karena itu, target penerimaan Tahun 2025 ini akan sulit dicapai jika ekonomi tumbuh stagnan di bawah atau di sekitar 5 persen.

“Jika pertumbuhan ekonomi bisa didorong 6-6,5 persen, maka sasaran penerimaan pajak tersebut bisa dicapai,” ujarnya.

Baca juga : DPRD Khawatir Laut Di Jakarta Tercemar

Karena itu, lanjutnya, faktor ekonomi makro pertumbuhan ekonomi, inveastasi dan iklim investasi serta kegiatan perda­gangan terutama ekspor akan menentukan capaian target penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang bisa dicapai jika ada kebijakan makro struktural di mana investasi dan ekspor bisa didorong menjadi loko­motifnya. “Sekarang Indonesia dalam hal kebijakan seperti ini kalah dengan negara tetangga Vietnam dan Filipina,” bilangnya.

Rektor Unversitas Parama­dina ini menjelaskan, dalam postur RAPBN dapat dilihat bahwa defisit APBN Indonesia yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus me­ningkat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang.

“Dengan janji politik yang banyak sekali, pemerintahan akan datang sulit mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor yang ada. Sehingga laju penerbitan surat utang negara akan terus meningkat dan merusak iklim makro karena suku bunga akan didorong naik terus,” kata Didik.

Sampai pertengahan tahun 2024 ini, lanjut dia, telah dita­warkan setidaknya hampir seribu triliun rupiah Surat Berharga Negara (SBN). Tetapi laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp 517 triliun. Sebelumnya tahun 2023, SBN yang dita­warkan di pasar mencapai Rp 1.800 triliun, tetapi laku di pasar sebesar Rp 807 triliun.

“Jadi, selama 10 tahun ini, Pemerintah sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang,” katanya.

Baca juga : Chelsea Vs Manchester City, Adu Taktik Maresca Vs Guardiola

Jika daya beli masyarakat melemah atau terjadi tekanan inflasi yang tinggi, lanjutnya, maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak bisa ter­pengaruh. “Pemerintah sekarang akan berjibaku menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat,” tam­bahnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 18 Agustus 2024 dengan judul RAPBN Tahun 2025, Wujudkan Ekonomi Berkualitas

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.