Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, menyoroti penamaan proyek nasional Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tamsil mencermati penggunaan nama 'PIK 2' yang menururnya berpotensi menimbulkan bias persepsi terkait kepemilikan sehingga menimbulkan kesan yang berkembang di masyarakat bahwa proyek swasta dibiayai oleh Pemerintah.
“PIK 2 itu kan PSN Pariwisata. Kenapa harus disebut PIK 2? Nanti jadi bias, seolah-olah pemiliknya PIK,” ujar Tamsil dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Senator asal Sulawesi Selatan ini juga menyoroti luas lahan yang dikelola dalam proyek tersebut. Sebab berdasarkan uraian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rapat kerja beberapa waktu lalu bersama Badan Akuntabilitas Publik DPD, ternyata yang disebut ratusan ribu hektar di PIK 2 itu tidak benar.
Baca juga : Di Forum BI, Prabowo Bahas Pemerintahan Bersih Sebagai Prioritas
"Yang ada itu hanya 1.756 hektare. Dari angka itu, 1.500 hektare adalah hutan lindung yang berarti milik negara," tegasnya.
Berdasarkan fakta itu, terang TL-sapaan akrab Tamsil, berarti terjadi penyimpangan informasi seolah PSN yang berlokasi di provinsi Banten tersebut membentang puluhan kilometer seperti narasi yang beredar di media sosial.
Selain isu PIK 2, Tamsil juga meminta Pemerintah menjawab isu-isu terkait kerusakan lingkungan, ganti rugi lahan yang tidak jelas, dan hilangnya kesempatan kerja masyarakat di sekitar area proyek. Menurutnya, semua PSN harus berorientasi pada tujuan nasional.
"Presiden berharap PSN menopang pertumbuhan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Ini harus dijawab. Jangan sampai kehidupan masyarakat justru semakin jauh dari kesejahteraan karena tanahnya diambil," tambah Tamsil.
Baca juga : Kapolri Pimpin Rapat Pengamanan Pilkada Serentak 2024
Dalam kesempatan itu, TL juga menyoroti PSN Food Etate di Merauke. Dia menekankan pentingnya memastikan program ini benar-benar menjawab persoalan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan rakyat.
Ia menyerukan agar program strategis seperti ini dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan.
"Semua program ini harus diproyeksikan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sepanjang berorientasi kesana dan di lapangan kita bisa menyaksikan seperti itu, saya yakin kita semua punya kewajiban untuk ikut aktif mensosialisasikan bahwa ini adalah program yang baik yang harus kita beri dukungan," tandas Tamsil.
Menurut Tamsil, pembahasan mengenai proyek strategis nasional yang juga menyangkut kepentingan masyarakat di daerah, akan terus berlanjut. Ia berharap, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara DPD dan pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.
Baca juga : BPOM Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Dari Ombudsman
"Sebagaimana harapan Presiden Prabowo, bahwa pelaksanaan PSN tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan," pungkasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
