Apresiasi Kebijakan Efisiensi Anggaran, DPR Usul IKN Jadi Ibu Kota Kedua

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR Komisi VII Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran.

Termasuk, untuk pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadikan anggaran IKN pada tahun 2025 adalah senilai Rp 5,04 triliun.

Bambang menyebutkan, efisiensi ini bisa menjadi kesempatan bagi Pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang proyek pembangunan IKN yang telah menyedot anggaran besar sejak ditetapkan.

"Pembangunan IKN ini membutuhkan evaluasi ulang, walaupun selama ini sudah digelontorkan anggaran yang cukup besar di era Pemerintahan sebelumnya," kata Bambang Haryo di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Salah satu pertimbangannya adalah aksesibilitas dan anggaran masyarakat saat ingin mendatangi IKN.

Baca juga : Arahan Efisiensi Anggaran Sudah Jelas, Pengamat: Jangan Ada Yang Salah Tafsir

Karena saat ini populasi terbesar Indonesia berada di Jawa dan masyarakat yang berkepentingan untuk mendatangi ibu kota negara dan pusat Pemerintahan di Jakarta, setiap harinya, mencapai sedikitnya 5 juta orang.

Selama ini, kata Bambang Haryo, masyarakat menggunakan berbagai moda. Baik moda darat publik, pribadi, moda laut, dan udara. Bahkan, masyarakat bisa jalan kaki ke ibu kota Jakarta.

Mayoritas masyarakat yang akan ke ibukota bisa menggunakan moda darat.

"Bayangkan jika flow pergerakan masyarakat itu berpindah ke IKN, hanya dengan dua moda saja yang bisa melayani, yaitu moda laut dan udara," ujarnya.

Bambang Haryo mencontohkan, jika yang bergerak ke IKN adalah 1 juta orang per hari dan menggunakan moda udara, dengan tarif Rp.1,5 juta, maka biayanya adalah Rp 1,5 triliun.

Baca juga : Efisiensi Anggaran, Menpora Dito Pastikan Pelatnas Tetap Berjalan

Artinya, untuk pulang pergi, membutuhkan Rp 3 triliun per hari. Untuk satu tahun, dibutuhkan biaya Rp.1.095 triliun hanya untuk transportasi, belum termasuk akomodasi.

"Ini kan nilai yang sangat besar. Kita kan mendorong efisiensi anggaran. Bayangkan, masyarakat harus mengeluarkan Rp1.500 triliun hanya untuk transportasi dan akomodasi ke IKN," jelasnya.

Ia menyebutkan kemampuan bandara di IKN dan penunjang IKN dalam menampung potensi penumpang yang akan mendatangi IKN. Kapasitas Bandara IKN itu hanya 600 orang per hari.

Sementara, Bandara Balikpapan sebagai penunjang IKN, hanya mampu menampung 15 juta penumpang per tahun atau setara dengan 41.100 penumpang per hari. Bandingkan dengan proyeksi calon penumpang, yang 1,5 juta per hari.

"Mau ditaruh dimana semua penumpang itu?" jelasnya.

Baca juga : NasDem & Demokrat Kompak

Ditambah, jumlah pesawat di Indonesia totalnya 480 unit. Bila kapasitas 150 kursi, setara dengan kapasitas 72 ribu penumpang.

Dengan 480 pesawat yang ada di Indonesia, bila dipindahkan seluruhnya ke jalur Jakarta-IKN penumpng yang bisa diakomodir hanya 72 ribu.

Namun, karena IKN ini sudah dalam proses pembangunan, ia mengharapkan Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan kedua. Bukan menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan satu-satunya.

"Bukan untuk pengganti Jakarta, tapi sebagai pelengkap Jakarta dalam melayani warga, terutama untuk Indonesia bagian timur," usulnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.