MPR For Papua Serukan Evaluasi Strategi Penanganan Konflik

 Sebelumnya 
Sementara itu, Sekretaris MPR For Papua Filep Wamafma mengatakan beberapa bulan terakhir ini, konflik bersenjata di Tanah Papua, khususnya di wilayah-wilayah bagian pegunungan seperti Kab. Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya Nduga dan beberapa wilayah lainnya terus berlangsung.

Aksi saling balas senjata tajam antara TNI/Polri dan TNPB-OPM telah menyebabkan jatuhnya korban, tidak hanya dari kedua belah pihak, tetapi juga dari warga sipil.

"Puluhan warga juga mengungsi ke wilayah-wilayah yang dianggap aman dan layak ditempati," ungkapnya.

Filep menyesalkan konflik bersenjata ini tak kunjung menunjukkan tanda-tanda mereda. Yang terjadi justru konflik semakin meningkat dan bertambah.

Baca juga : India vs Pakistan Memanas, Islamabad Siap Lakukan Aksi Balasan

Karenanya, dia mendorong adanya respon terukur, terencana dan komprehensif untuk meredakan konflik. Tidak hanya Pemda, tapi juga Pemerintah pusat yang membawahi aparat keamanan serta kementerian/lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan konflik dari hulu hingga hilir.

Filep mengatakan, eskalasi jumlah korban dari berbagai pihak, baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil harus dipandang sebagai dampak dari persoalan konflik yang telah berlangsung lama ini. Sehingga penanganan atas situasi tersebut tidak parsial, pragmatis, jangka pendek dan tidak sekedar mengandalkan penyelesaian dari perspektif semata.

Ribuan korban yang mengungsi sejak konflik bersenjata berlangsung selama ini, harus membuka mata, pikiran, dan hati Pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan penanganan konflik di Tanah Papua.

"Pendekatan keamanan dengan pengerahan aparat TNI/Polri di Tanah Papua harus dihentikan. Kebijakan tersebut hanya akan terus melahirkan trauma yang berkepanjangan dan semakin memperkuat kesan bahwa masyarakat Papua adalah objek pengamanan, bukan subjek kemanusiaan," tegasnya.

Baca juga : Hadiri Pertemuan Di Beijing, Menhan RI Bahas Kerja Sama Strategis Pertahanan

Oleh karena itu, Filep menegaskan konflik yang terus berulang di Tanah Papua tidak bisa lagi direspon secara retoris oleh Pemerintah pusat. Janji Pemerintah pusat untuk menangani persoalan Papua dengan pendekatan humanis, rekonsiliatif, dan jalan damai dengan mengedepankan Hukum dan HAM harus diimplementasikan pada tataran riil disertai dengan kebijakan yang sejalan dengan janji tersebut.

Pemerintah pusat, harus melibatkan lembaga-lembaga formal dan konstitusional dalam menangani persoalan di Tanah Papua. Hal itu terutama dilakukan dengan mengedepankan komunikasi intensif antara Pemerintah pusat, daerah dan elemen kemasyarakatan di Tanah Papua dengan lembaga perwakilan rakyat yang merepresentasikan masyarakat Papua di bawah koordinasi MPR for Papua.

Komunikasi antar kelembagaan yang merepresentasikan masyarakat Papua di tingkat daerah dan di tingkat pusat harus terjalin dengan maksimal.

"Tidak boleh ada kebijakan yang bersifat sektoral mengingat konteks persoalan Tanah Papua memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia," ujarnya.

Baca juga : Arus Balik, Korlantas Bakal Terapkan One Way Nasional dan Penebalan Personel

Lebih lanjut senator asal Papua Barat ini menegaskan Kementerian Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, TNI/Polri beserta seluruh lembaga Pemerintah pusat harus memiliki visi yang sama serta kebijakan yang beriringan.

Dia pun memastikan pihaknya senantiasa menyediakan waktu dan kesempatan dalam memfasilitasi langkah-langkah bersama dan komprehensif bagi penanganan masalah-masalah di Tanah Papua.

"Konflik bersenjata dan ribuan pengungsi yang sedang mempertaruhkan nasib dan masa depan mereka adalah dampak dari kebijakan masa lalu yang keliru. Tanpa komunikasi yang lebih baik, situasi tersebut akan terus berulang dan melahirkan korban-korban yang tidak berkesudahan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.