Legislator PKS Ingatkan Pencabutan Kaldera Toba Bisa Ganggu Sektor Pariwisata

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR, Rofik Hananto menyampaikan, keprihatinan terhadap ancaman pencabutan status UNESCO Global Geopark (UGGp) yang membayangi Kaldera Toba. 

Menurutnya, peringatan kartu kuning yang telah dikeluarkan oleh UNESCO pada September 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan Kaldera Toba masih belum mengalami kemajuan signifikan sesuai standar internasional.

“Kaldera Toba adalah aset nasional dan ikon pariwisata kelas dunia. Ancaman pencabutan status UGGp tidak hanya merugikan citra Indonesia di mata internasional, tapi juga berpotensi memukul sektor pariwisata secara langsung, terutama di kawasan Sumatera Utara,” Ujar Rofik dikutip Rabu (28/5/2025).

Baca juga : Prabowo Ajak Investor China Ekspansi Ke Bisnis Kesehatan Hingga Pariwisata Di RI

Kader PKS ini menambahkan, bahwa status UGGp yang disandang Kaldera Toba sejak 2020 merupakan pengakuan atas kekayaan geologis, ekologi, dan budaya yang perlu dijaga secara terpadu. 
Status ini tidak hanya soal label, tapi juga tentang komitmen pengelolaan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis komunitas.

“Masyarakat lokal akan menjadi pihak yang paling terdampak jika status ini dicabut. Penurunan kunjungan wisatawan berarti menurunnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya potensi ekonomi di sektor UMKM dan jasa pariwisata lainnya,” ujarnya.

Dia menekankan, pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam penyelamatan status UGGp Kaldera Toba, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut serta dalam upaya perbaikan tersebut.

Baca juga : Hillary Ungkap Peran Herman Khaeron Gagas Program UMKM Binaan Demokrat

“Kemenkes perlu turun tangan sebagai mitra strategis dalam memastikan kesehatan lingkungan, masyarakat, dan pariwisata di kawasan Kaldera Toba dikelola dengan standar tinggi yang mendukung keberlanjutan dan kelayakan status UNESCO Global Geopark. Ini menyangkut kualitas sanitasi, pengelolaan limbah, serta kapasitas tanggap terhadap isu kesehatan masyarakat di daerah destinasi wisata,” ujar Rofik.

Anak buah Ahmad Syaikhu ini juga meminta pimpinan Komisi VII DPR untuk segera memanggil Kementerian Pariwisata guna mendorong pengambilan langkah strategis dan progresif, seperti perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan geopark, serta keterlibatan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan kawasan.

“Jangan sampai kita kehilangan status UNESCO karena kelalaian dalam pengelolaan. Saya juga meminta pimpinan Komisi VII DPR untuk segera memanggil Kementerian Pariwisata guna mendorong pengambilan langkah strategis dan progresif dalam mempercepat upaya pemenuhan seluruh rekomendasi UNESCO terkait status Global Geopark Kaldera Toba,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.