Timwas Ingin Pendamping Haji Mampu Berbahasa Arab

RM.id  Rakyat Merdeka - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR memberikan sejumlah catatan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Anggota Timwas Haji DPR Selly Andriany Gantina mengatakan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini memang tidak mudah. Apalagi Badan Penyelenggara Haji (BPH) baru berdiri, butuh penyesuaian. BPH masih mengandalkan infrastruktur bagian dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag).

Selly mengungkapkan temuan Timwas Haji DPR. Di antaranya, koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi masih belum bisa terlaksana sampai dengan ke tingkat bawah.

Baca juga : Kedua Pendukung Paslon Saling Serang Di Medsos

“Artinya, kesepakatan antara Pemerintah Indonesia yang diwakili Kemenag maupun BPH selaku pengawas karena masih transisi. Pihak Kemenag Saudi Arabia termasuk delapan Syarikah yang bekerja sama masih membutuhkan pendalaman yang lebih jauh,” katanya di Jakarta, Sabtu (7/6).

Dia bilang, problem pelaksanaan ibadah haji ini justru dimulai saat jemaah diberangkatkan dari Tanah Suci. Seperti kemunculan jemaah haji ilegal.

Untuk itu, dia memandang kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi harus mulai diadaptasikan oleh pihak Pemerintah Indonesia.

Baca juga : Kejagung Cekal Dirut PT Sritex

Catatan lainnya, penentuan sumber daya manusia (SDM), yakni petugas haji yang disiapkan oleh BPH.

Dia mengungkapkan, miskomunikasi antara pihak Syarikah dengan Pemerintah Indonesia bukan karena di tingkat pusat. Sebab, ada indikasi bahwa informasi haji dari Pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi terputus karena para ketua kloter yang mewakili rombongan gagap terhadap masalah teknologi.

“Mereka bahkan tidak bisa berbahasa Arab Saudi. Sementara pihak Syarikah hanya bisa berbahasa Arab Saudi, tidak bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia,” ungkapnya.

Baca juga : Pemerintah Gelontorkan Stimulus Rp 24,44 Triliun

Situasi ini menyebabkan informasi apa pun yang menjadi keputusan tingkat pusat antara Pemerintah Indonesia dengan pihak Syarikah maupun Kementerian Agama Arab Saudi tidak pernah ter-delivery dengan baik.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.