Heru Tjahjono Apresiasi Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono memberikan apresiasi atas kebijakan tegas dan responsif Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

presiden Prabowo pada Selasa (10/6/2025) memutuskan untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

“Keputusan tersebut menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis global,” ujar Heru Tjahhjono dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/6/2025).

Sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan ini didasarkan pada dua alasan fundamental.

Pertama, pelanggaran aturan lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua, hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan kawasan tersebut harus dilindungi untuk kelestarian biota laut dan konservasi.

Heru secara khusus menyampaikan apresiasi atas responsivitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menggelar rapat terbatas di Hambalang pada Senin (9/6/2025) dengan melibatkan Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Menteri Kehutanan.

Baca juga : Eddy Soeparno Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Selamatkan Raja Ampat

“Rapat selama tiga jam ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengambil keputusan berimbang antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan,” ujar Heru.

“Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia,” imbuhnya, mengutip pernyataan Menteri Bahlil.

Lebih lanjut, Heru mengatakan keputusan pemerintah untuk mencerminkan visi jangka Panjang pemerintah yang tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan.

Sebagai praktisi pemerintahan yang memahami kompleksitas koordinasi lintas sektor, Heru mengapresiasi pendekatan sistematis yang dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pertama, penghentian sementara operasi PT Gag Nikel (5/6/2025) sebagai langkah responsif atas kekhawatiran publik.

Kedua, Inspeksi lapangan langsung ke Pulau Gag (7/6/2025) untuk verifikasi objektif Heru menilai koordinasi multi-Kementerian yang menghasilkan keputusan berbasis bukti ilmiah.

“Keputusan untuk tetap mempertahankan izin PT Gag Nikel dengan pengawasan ketat atas perintah Presiden menunjukkan pendekatan yang proporsional, tidak reaktif berlebihan, namun tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan,” ujar Heru.

Baca juga : IUP Tambang di Raja Ampat Dicabut, Senator PFM: Terima Kasih Presiden Prabowo

Heru mengatakan, kasus Raja Ampat menjadi benchmark penting dalam tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo, khususnya terkait keseimbangan hilirisasi dan konservasi.

“Ini menunjukkan bahwa program hilirisasi Nikel tetap dapat berjalan dengan tetap menghormati kawasan konservasi,” tutur Heru.

Heru juga menyinggung tentang responsivitas kebijakan, yaitu masalah tambang di Raja Ampat yang viral media sosial hingga keputusan Presiden hanya dalam waktu tujuh hari (3-10 Juni 2025).

“Ada koordinasi pusat-daerah yang melibatkan aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan,” ujar Heru.

Heru mengatakan, dari perspektif Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, keputusan ini sangat relevan mengingat Raja Ampat memiliki 50.000 penduduk yang 80 persennya menggantungkan hidup pada perikanan dan pariwisata bahari.

“Pencabutan IUP ini melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat kontaminasi logam berat yang dapat mempengaruhi rantai makanan laut,” ujar Heru.

Heru menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepemimpinan yang tegas namun bijaksana dalam melindungi aset strategis bangsa.

Baca juga : Robert Kardinal: Presiden Gerak Cepat Lindungi Masyarakat Papua

Keputusan ini sejalan dengan visi Asta Cita yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Heru juga mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas profesionalisme dalam mengelola isu kompleks ini, dari penanganan krisis komunikasi hingga implementasi solusi berbasis bukti ilmiah.

“Tim koordinasi lintas Kementerian yang menunjukkan sinergi optimal dalam menghasilkan kebijakan yang berimbang,” ujar Heru.

Keputusan hari ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mengambil kebijakan yang tegas, responsif, dan berbasis kepentingan jangka panjang bangsa.

"Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark yang menampung 75 persen spesies terumbu karang dunia telah mendapatkan perlindungan yang layak,” tutup Heru.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.