Senayan Ingin Hakim Fokus Putus Perkara

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi III DPR mendukung usulan tambahan pagu anggaran Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 7,68 triliun dari total pagu indikatif sebesar Rp 10,88 triliun untuk tahun 2026. Tambahan anggaran ini akan mendongkrak kesejahteraan para hakim di banyak daerah yang mayoritas hidup pas-pasan.

Anggota Komisi III DPR Andi Amar Maruf Sulaiman meminta anggaran tambahan tersebut dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk pemenuhan hak keuangan dan fasilitas para hakim. Seperti, perumahan dalam rangka menunjang independensi dan profesionalitas para hakim di daerah.

"Baru ada 3 ribu rumah yang dibangun untuk hakim (pengadilan) di seluruh Indonesia. Hakim kita ada 8 ribu, berarti masih ada kekurangan sekitar 5 ribu (unit rumah)," kata Andi Amar dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan MA, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Baca juga : Polri Tunjukkan Komitmen Dukung Ketahanan Pangan

Andi Amar mengakui, persoalan perumahan ini menjadi isu yang sering diaspirasikan para hakim saat kunjungan kerja spesifik dewan ke berbagai daerah. Kepada para anggota dewan, mereka meminta agar kesejahteraan mereka diperhatikan oleh Pemerintah.

Politisi muda Partai Gerindra ini memastikan Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang luar biasa kepada kesejahteraan para hakim. Makanya, Presiden menindaklanjuti keluhan para hakim ini dengan memberikan kenaikan gaji dan tunjangan bagi para hakim ini.

"Dengan disetujuinya tambahan pagu anggaran nanti, semoga para hakim di daerah bisa lebih fokus mengurusi perkara daripada mengurusi pribadinya. Karena di situlah beratnya menjadi seorang hakim," ucapnya.

Baca juga : AHY Bilang Demokrat Dukung Prabowo-Gibran Sampai Tuntas

Senada, anggota Komisi III DPR Sudin memberikan apresiasi luar biasa kepada Presiden Prabowo. Presiden ternyata sangat teliti menindaklanjuti keluhan para hakim ini dengan menaikkan gaji dan tunjangan mereka.

Sudin mengakui, persoalan kesejahteraan hakim ini sebenarnya merupakan masalah lama dan sering dikeluhkan para hakim.

"Presiden benar, (ada hakim) yang masih kos. Kemudian kendaraan ada yang punya, ada yang tidak punya. Maka atas nama Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung penambahan anggaran ini," ujar Sudin.

Baca juga : Menteri Wihaji Apresiasi KLH Terlibat Program Tamasya

Namun demikian, Sudin mewanti peningkatan gaji dan tunjangan hakim ini harus dibarengi dengan pengawasan terhadap independensi dan profesionalisme para hakim.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.