Saran Prof Jimly Asshiddiqie: DPR Harus Dievaluasi Total

 Sebelumnya 
Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji memastikan, parlemen siap memperbaiki diri. “Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi sudah bertemu dan punya semangat yang sama,” katanya.

Serupa, Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan memastikan para legislator terbuka dikritik. Putri Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) ini tidak menampik gelombang protes yang berujung amuk massa, di antaranya dipicu dua pasukannya di Senayan.

“Fraksi PAN komit menjadikan DPR sebagai lembaga yang lebih terbuka. DPR akan semakin dekat dengan rakyat,” kata Putri Zulhas dalam pernyataannya di Jakarta.

Baca juga : Dongkrak Pertumbuhan, Pemerintah Lanjutkan Stimulus Ekonomi

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron memastikan fraksinya akan bekerja lebih baik di Senayan. DPR, kata dia, sebenarnya telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). “Pembentukan badan baru ini sebagai keseriusan DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,” kata Herman, Jumat (5/9/2025).

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengakui, gelombang protes belakangan jadi momentum evaluasi menyeluruh bagi penyelenggaraan negara. “Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, terutama dalam keteladanan pola hidup sederhana,” kata Al Muzzammil.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meyakini, revisi UU Pemilu langkah bagus mengevaluasi kualitas DPR. Namun bukan hanya artis yang disasar, tapi kualitas anggota dewan keseluruhan.

Baca juga : Nadiem Tersangka, Istana Tidak Ikut Campur

Gelombang protes berujung ricuh dan korban jiwa akhir Agustus lalu, wajib jadi pintu masuk evaluasi total kualitas DPR. Salah satunya, syarat minimal untuk menjadi caleg wajib sarjana atau S1, jangan sebatas lulusan SMA atau sederajat.

Selain itu, Adi mendesak, partai politik berbenah total, dari kaderisasi hingga proses pencalegan. “Dalam revisi UU Pemilu harus ada desakan supaya partai wajib menyiapkan caleg berkualitas, jangan silau dengan selebritas,” ujar Adi dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta, reformasi kelembagaan DPR secara total ini dijalankan konsekuen. DPR juga harus bisa menunjukkan sebagai lembaga representasi rakyat yang aktif. Jangan melakukan perubahan setelah masyarakat marah dan ada korban jiwa.

Baca juga : Kejagung Ajukan Kasasi Terhadap Vonis Zarof Ricar

“Jangan hanya omon-omon. Karena saat ini masyarakat sedang melakukan koreksi terhadap lembaga yang dipimpin oleh Puan,” tegas Fernando kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (6/9/2025) malam.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa melihat, transformasi DPR masih bersifat simbolis. Belum menyentuh persoalan mendasar yang disorot publik. “DPR menunjukkan niat baik, namun belum menyentuh isu krusial,” katanya.

Reformasi DPR, kata dia, semestinya melibatkan partisipasi publik dan harus transparan. Bukan sekadar pertemuan internal di kalangan elite parlemen. “Tanpa perubahan struktural dan budaya politik, DPR hanya berganti citra, bukan karakter,” sebutnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.