Ketua MPR: PPHN sebagai Keniscayaan Demi Masa Depan Negara-Bangsa

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa pembaruan Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) merupakan keniscayaan. Agar pembangunan berkelanjutan negara-bangsa leluasa beradaptasi dengan roda perubahan zaman yang terus berputar.  

"Pembaruan halauan negara harus digagas untuk merespons perubahan zaman yang menghadirkan banyak tantangan baru yang dihadapi Generasi milenial dan generasi-Z. Pada era disrupsi sekarang ini, Indonesia pun telah melakoni perubahan itu," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Minggu (16/2).         

Baca juga : Nurbaya Puji Kalsel Sebagai Kawasan Hijau Di Ibu kota Negara

Tetapi, sambung Bamsoet, pada saat yang sama, muncul juga kesadaran bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menanggapi seluruh perubahan itu. Ketika banyak komunitas terus beradaptasi dengan era Industri 4.0, sudah muncul tantangan terdekat yang disebut society 5.0,  atau revolusi Industri 5.0.    

"Rangkaian perubahan zaman itu memang dirasakan sangat cepat. Namun, semua perubahan itu sulit dihindari. Dan, karena itulah setiap negara-bangsa terus berupaya membarui halauannya masing-masing agar cepat beradaptasi," tuturnya.      

Baca juga : Ketua MPR: Cegah Panik, Sosialisasikan Kemampuan Negara Tangkal Virus Corona

Dewasa ini, terang Bamsoet, keseharian masyarakat Indonesia juga diwarnai dengan wacana pembaruan halauan negara-bangsa. Tema yang dikedepankan MPR adalah pembaruan PPHN. Sejak 1998, halauan negara dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan jangka menengah (RPJMN). "Pertanyaannya, apakah RPJPN dan RPJMN pada rentang periode waktu itu sudah mengantisipasi ragam perubahan pada era disrupsi sekarang ini?" imbuh Bamsoet.      

Bamsoet memastikan, PPHN sejatinya tak hanya memperkuat sistem presidensial. Melainkan justru akan mendukung dan memperkuat kinerja presiden hasil pemilu 2024, 2029, 2034, 2039 dan seterusnya dalam membangun bangsa dan negara. Sebab, semua agenda pembangunan nasional sampai tahun 2045 akan dirangkum secara garis besar dalam PPHN. "Tentu saja PPHN memuat juga dorongan kepada Presiden untuk mengantarkan negara-bangsa mampu menanggapi perubahan, semisal pada era Society 5.0 nanti."      

Baca juga : Pagi Ini, Depan Istana Negara Banjir

Sejumlah negara, tambah Bamsoet, sudah beradaptasi dengan memperbarui cita-cita atau halauan masa depan. Visi ‘Make America Great Again’ dikumandangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang akan dilanjutkan dengan slogan ‘Keep America Great’ untuk kampanye pemilihan presiden tahun 2020. Di Eropa, Inggris akhirnya keluar dari pasar tunggal Uni ropa (UE).       

"Jepang di bawah Kaisar Naruhito sejak Mei 2019 juga memasuki era baru, Reiwa (harmoni). China mencapai kedigdayaan ekonominya karena konsisten dengan halauan negara yang dirumuskan sejak era kepemimpinan Deng Xiaoping pada dekade 70-an, yang dikenal dengan Gaige Kaifang atau reformasi dan keterbukaan. Di Arab Saudi, Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman membarui halauan kerajaan itu dengan Visi Arab Saudi 2030," tutup Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.