Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Rapat Dengan KLHK

Komisi IV Soroti Rehabilitasi Hutan

Jumat, 21 Februari 2020 16:57 WIB
Komisi IV DPR menerima penjelasan dan menyetujui Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 KLHK  serta Badan Restorasi Gambut di Gedung Parlemen, Kamis (20/02)
Komisi IV DPR menerima penjelasan dan menyetujui Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 KLHK serta Badan Restorasi Gambut di Gedung Parlemen, Kamis (20/02)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemulihan lingkungan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 

“Pemulihan RHL harus menjadi prioritas KLHK untuk menyelesaikannya, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR G Budisatrio Djiwandono saat rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di gedung parlemen, kemarin. 

Selain itu, Budi juga meminta KLHK untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan pendalaman terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup. 

Sedangkan terkait kebijakan dan penanganan impor ilegal sampah, lanjutnya, Komisi IV akan melakukan Rapat Kerja dengan beberapa menteri terkait. Yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Luar Negeri. 

Baca juga : Nurbaya Kebut Program Rehabilitasi Lahan Dan Hutan

“Komisi IV meminta pemerintah untuk menindak tegas pelaku impor sampah ilegal dengan mengenakan sanksi yang seberatberatnya,” ujar Budisatrio. 

Komisi IV DPR juga meminta kepada KLHK untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan. 

“Upaya ini penting untuk menjadikan kawasan perkebunan, permukiman, perdagangan, jasa, pertambangan, pariwisata, dan industri, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dapat dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, idiologi, maupun sosial budaya lainnya, sebagai post policy assessment,” paparnya. 

Sementara itu, Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, sejak tahun lalu KLHK memprogramkan Gerakan Nasional Penyelamatan daerah aliran sungai atau DAS, baik melalui APBN, maupun yang dilakukan korporasi dan masyarakat. 

Baca juga : Dikawal Ketua Komisi V DPR, PUPR Resmikan 4 Rusun Di Sintang

Selain RHL, kata Siti, KLHK juga membangun bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gully plug di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor. “Upaya ini dipadukan dengan penanaman vetiver, agroforestri, dan pembuatan kebun bibit bersama masyarakat,” katanya, kemarin. 

Terhadap upaya pencegahan Karhutla, KLHK menekankan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), dan penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak atau desa. “Berdasarkan hasil evaluasi pada 21 provinsi rawan Karhutla, pada tahun ini target desa rawan karhutla sebanyak 1.200, yang sebelumnya ada 4.140 desa,” ujar Siti. 

Terkait penanganan impor ilegal sampah, Siti memperketat pengawasan impor sampah dan limbah B3. Yang diperbolehkan yaitu mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri. 

“Masalahnya bahwa skrap kertas, dan skrap plastik bercampur dengan sampah dan Limbah B3 yang dilarang menurut UU. Selama ini, skrap kertas, dan plastik yang tidak bercampur dengan sampah dan Limbah B3 diterima, sedangkan yang bercampur di reekspor ke negara asal atau pengekspor,” paparnya. 

Baca juga : Kementan Dorong Produksi Bawang Merah Berkualitas di Enrekang

Terkait dengan anggaran, Siti menyebut bahwa pada tahun 2020, KLHK mendapat Anggaran sebesar Rp 9,006 triliun ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar Rp312,9 miliar rupiah. 

“Sebanyak Rp 4,9 triliun, atau 57 persen dari total anggaran digunakan untuk mendukung program proritas Nasional, “ jelas Siti. 

Dalam Raker ini, Menteri Siti menyampaikan lima arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Anggaran 2020. Pertama, Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Kedua, Hutan Sosial. 

Ketiga, mendukung nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja. Keempat, Ketahanan Pangan. Dan kelima Ketahanan Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.