Rieke Soroti Kondisi Rusak Parah SDN 156 Kalukubodo, Bulukumba

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit Daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal ini diungkap Rieke merespons kasus guru Ahmad Firman DM dari SDN 156 Kalukubodo yang memviralkan kondisi sekolahnya yang rusak berat.

"Ini menunjukkan ada masalah serius di lapangan. Mendukung Kemendagri dan BPK RI untuk audit Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba," kata Politisi PDI Perjuangan ini dalam Instagramnya dilihat, Selasa (17/11/2025).

Baca juga : Rieke Soroti Data Bansos Fiktif, Dukung PPATK Usut Tuntas

Rieke mendukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberi ruang diskresi DAK Fisik 2025 Kabupaten Bulukumba yang belum terserap dapat digunakan untuk perbaiki SDN 156 Kalukubodo di Tahun 2025.

Dia juga mendesak Pemerintah dan DPRD Sulawesi Selatan memberi atensi persoalan ini. Rieke mendesak Pemda dan DPRD Kabupaten Bulukumba untuk mengeluarkan kebijakan perbaikan SDN 156 Kalukubodo.

Ditambahkan Rieke, data yang diperolehnya, postur Transfer Keuangan Daerah (TKD) Kabupaten Bulukumba dari Pemerintah Pusat 2025 sebesar Rp 1,174 triliun.

Baca juga : Literasi Fondasi Pembentuk Karakter SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Kemudian, tercatat juga Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 108,96 miliar dengan realisasi Rp 66,92 miliar atau serapan 61,42 persen. Sehingga, masih tersisa DAK Fisik 38,58 persen. Artinya, masih sisa anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan fisik sekitar Rp 42,04 miliar.

"Tahun 2025 akan segera berakhir, bukankah SD Negeri adalah sekolah negara, anggaran perbaikan dari negara artinya disediakan," tegasnya.

Diingatkan Rieke, SDN 156 Kalukubodo dibangun tahun 1980-an, artinya saat ini sudah berusia 45 tahun. Dia menilai kasus ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah berbasis pada data presisi.

Baca juga : Mentan Dorong Kopi Indonesia Merambah Seluruh Dunia

Ditegaskannya, penggunaan anggaran negara bukan sekadar penyerapan. Tetapi anggaran negara wajib dikucurkan tepat sasaran.

"Substansi pembangunan jangan digerus mekanisme teknis pengajuan anggaran. Jika sesuai fakta dan kebutuhan, uang negara ini duit rakyat dan harus kembali ke rakyat," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.