Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Lonjakan kasus campak di Indonesia memicu kekhawatiran serius. Komisi IX DPR menilai kondisi ini sebagai alarm bahaya yang harus segera ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat hingga saat ini terdapat 59 kejadian luar biasa (KLB) campak yang tersebar di 39 kabupaten/kota di 14 provinsi.
Sepanjang awal tahun 2026, total kasus campak telah mencapai 2.740 kasus. Salah satu kasus terbaru bahkan menimpa seorang dokter internship di RSUD Pagelaran, Cianjur, yang meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto mengingatkan masyarakat dan jajaran Kemenkes untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus campak.
Baca juga : DPR: Jangan Ada Lagi KLB
Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan kembali merebaknya kasus campak, padahal imunisasi telah lama menjadi program nasional.
“Kenapa sekarang merebak lagi? Ini adalah alarm bahaya yang mesti diwaspadai,” ujar Pulung, Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan pengamatannya, salah satu penyebab meningkatnya kasus campak adalah keterbatasan ketersediaan vaksin di sejumlah daerah. Dalam beberapa kunjungan kerja, ia menemukan stok vaksin campak kosong atau sangat terbatas.
“Begitu vaksin tidak tersedia, kasus ini langsung merebak. Karena itu saya meminta Kemenkes memastikan ketersediaan vaksin hingga ke seluruh pelosok,” tegasnya.
Baca juga : Geledah 14 Lokasi, Kejagung Sita Alat Berat & Uang Dolar
Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat kedua tertinggi kasus campak di dunia, setelah Yaman.
"Jika kasus campak meledak, ini menunjukkan kita belum serius menangani,” ujarnya.
Menurut Pulung, persoalan campak tidak hanya terkait program imunisasi atau ketersediaan vaksin, tetapi juga lemahnya edukasi publik.
Ia menilai masih adanya kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi karena terpengaruh informasi yang keliru.
Baca juga : Jelang Arus Balik, Menhub Ingatkan Truk Logistik Taat Aturan Pembatasan
“Fenomena ini harus didekati dengan bijak. Kemenkes perlu terus melakukan edukasi yang sesuai dengan kultur dan latar belakang keyakinan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program vaksinasi sangat bergantung pada cakupan yang tinggi, yakni mencapai 80 hingga 90 persen dari populasi.
“Jika masih ada masyarakat yang berpandangan negatif terhadap vaksin, harus didekati secara serius. Jangan dibiarkan, karena akan mengganggu keberhasilan program vaksinasi,” tutup Pulung.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
