DPR: Kena Dampak Konflik Global, Biaya Haji Jangan Bebani Jemaah

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Noor, menegaskan bahwa dampak konflik global terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak boleh dibebankan kepada jemaah.

Hal itu disampaikan Sandi menanggapi meningkatnya tensi geopolitik, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, yang berdampak pada kenaikan biaya operasional haji 1447 H/2026 M.

Menurutnya, kenaikan harga avtur, perubahan rute penerbangan untuk menghindari wilayah konflik, peningkatan premi asuransi, hingga bertambahnya durasi penerbangan menjadi faktor utama potensi pembengkakan biaya.

“Konflik global, kenaikan harga avtur, dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah ancaman nyata. Tapi jangan sampai beban ini dipikul jemaah. Negara harus memastikan ada ‘tameng’ yang kuat,” ujar Sandi dalam keterangannya, Rabu (9/4/2026).

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah pada 8 April 2026, disebutkan adanya tambahan biaya yang diajukan maskapai.

Baca juga : Hadapi Tantangan Global, Prabowo Kumpulkan Pejabat Negara

Garuda Indonesia mengusulkan tambahan sekitar Rp 7,9 juta per jemaah, sementara Saudi Arabian Airlines mengajukan harga avtur sebesar 137,4 US cent per liter.

Namun demikian, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar kenaikan biaya akibat avtur tidak dibebankan kepada jemaah. Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menutup selisih biaya tersebut.

Menanggapi hal itu, Sandi mengapresiasi langkah pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan negara kepada masyarakat.

“Penyelenggaraan haji tidak bisa semata dilihat dari logika bisnis. Harus mengedepankan pelayanan publik dan keadilan sosial,” tegasnya.

Sandi juga memaparkan, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 ditetapkan sebesar Rp 87,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, jemaah hanya menanggung Rp 54,19 juta (62 persen), sementara sisanya Rp 33,21 juta (38 persen ditutup melalui nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Baca juga : RS Anak Di Teheran Jaga Harapan Dan Senyuman

“Ini bukti konkret negara hadir. Tanpa subsidi nilai manfaat, biaya haji bisa melonjak drastis,” tuturnya.

Saat ini, BPKH mengelola dana sekitar Rp 171 triliun dengan hasil investasi bersih mencapai Rp 11,6 triliun pada 2024. Namun, regulasi membatasi porsi investasi saham maksimal 30 persen.

Sandi mengusulkan agar pemerintah mengkaji peningkatan batas investasi saham syariah hingga 40 persen, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Semakin besar hasil investasi, semakin kecil beban jemaah. Tapi ini harus dilakukan bertahap dan diawasi ketat,” ingatnya

Ia juga mengapresiasi kebijakan BPKH dalam menjaga likuiditas hingga dua kali total biaya haji tahunan. Dengan estimasi biaya Rp 17 triliun, cadangan likuiditas mencapai sekitar Rp 40 triliun dalam bentuk deposito syariah.

Baca juga : PHE Perkuat Ketahanan Energi lewat Strategi Dual Growth

“Cadangan ini penting untuk mengantisipasi lonjakan harga avtur maupun biaya akomodasi di Arab Saudi,” jelasnya.

Sandi menambahkan, meski di tengah tekanan global, BPIH 2026 justru turun sekitar Rp 2 juta dibanding tahun sebelumnya berkat efisiensi biaya akomodasi dan negosiasi yang lebih baik.

“Artinya, jika dikelola secara profesional, dampak konflik global bisa diredam. Jangan sampai isu perang dimanfaatkan untuk menaikkan biaya haji secara sepihak,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Selatan, Sandi memastikan akan terus mengawal kebijakan haji agar tetap berpihak pada jemaah.

“Saya ingin jemaah dari Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura hingga Kotabaru tidak terbebani biaya tambahan. Negara harus hadir sebagai pelindung,” tandas Sandi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.