Dark/Light Mode

Prediksi Anggota DPD

Bom Waktu Covid-19 Siap Meledak

Senin, 23 Maret 2020 21:33 WIB
Anggota DPD Evi Zainal Abidin (kiri).
Anggota DPD Evi Zainal Abidin (kiri).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah baru-baru ini kembali merilis data pandemi covid-19 pada minggu (22/3) lalu, yaitu terdapat 514 kasus positif, 48 kasus meninggal, dan 28 kasus sembuh. Artinya CFR (case fatality rate) di Indonesia sudah mencapai 9,3 persen, jauh di atas rata-rata global yang hanya dikisaran 3,4 persen (data WHO per 3 Maret).

Cara berpikir awam saya mencoba menafsirkan angka tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data yang paling mendekati fakta lapangan adalah data kasus meninggal. Berikutnya adalah data CFR global. Dengan kata lain saya punya keraguan besar pada data kasus covid-19 positif yang dilaporkan pemerintah dalam rilisnya tersebut.

2. Jika kita mengasumsikan CFR di Indonesia adalah 3,4 persen seperti halnya data global dan data kasus meninggal adalah 48 seperti release terbaru pemerintah, maka kita akan dapatkan hitungan kasus positif covid-19 yang mencapai di atas 1.400 kasus bukan lagi 514 kasus seperti yang terdata oleh pemerintah.

3. Tentu ilustrasi di atas bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Terlebih dari apa yang saya ketahui bahwa ternyata protokol penanganan covid-19 sebelum 20 Maret dari Kemenkes belum mengharuskan ODP (Orang Dalam Pantauan) yang didapat dari hasil tracing untuk dilakukan screening test.

Berita Terkait : Alhamdulillah LaNyalla Negatif Covid-19

Hal ini bisa jadi adalah menunjukkan lemahnya infrastruktur faskes dalam penanganan Covid-19 dan terbatasnya nakes yang kapabel untuk melakukan swap tenggorokan kepada mereka yang sudah memiliki resiko infeksi (ODP). Sehingga misal ada kebutuhan dilakukan screening test pada 1.000 orang namun karena kendala diatas maka hanya mampu melakukan pada 200 orang saja. Tentu ini akan berdampak langsung kepada berapa jumlah kasus positif terdata.

Karenanya, tidak adanya upaya pemerintah untuk melakukan screening test terhadap ODP yang telah terpapar oleh infeksi Covid-19 adalah cerminan kurang siapnya pemerintah akibat kebijakan awal yang cenderung melihat ringan pandemi Covid-19 yang melanda segala penjuru dunia ini. Protokol sebelumnya hanya mewajibkan ODP untuk lapor pada puskesmas terdekat saja sembari dilakukan cek suhu tubuh.

ODP baru akan ditangani jika mereka sudah menunjukkan sympton awal yang mengarah pada gejala terinfeksi yaitu seperti panas tinggi, mual, diare dsb.

4. Kondisi ini menggelisahkan, karena terbukti bahwa 85 persen kasus Covid-19 positif sama sekali tidak memiliki symptom pneumonia (asymptomatik). Dengan kata lain, sangat mungkin ODP tersebut sebenarnya positif Covid-19 walau nampak asymptomatik.

5. Dan berdasarkan sepengetahuan saya setelah mengunjungi posko satgas penanganan Covid-19 Provinsi Jatim, protokol penanganan Covid-19 versi ke-4 yang diterbitkan Kemenkes pada hari Jumat (20/03) lalu baru memuat keharusan dilakukannya screening test pada semua ODP. Kita harus siap mendapatkan lonjakan kasus positif Covid-19 pada beberapa hari mendatang. Terlebih pemerintah sudah mendatangkan 150.000 rapid test kits dan siap untuk digunakan screening test pada ODP dan mungkin juga untuk masyarakat luas yang berniat melakukan test mandiri.

Berita Terkait : Hati-hati Belanja Grosir di Tengah Pandemi Corona, Ini Tipsnya

Bisa dibayangkan, misal ada sekitar hampir 1.000 orang yang sudah positif terinfeksi Covid-19 namun belum terjangkau oleh resources dari pemerintah sebelumnya dan masih bebas beraktivitas di tengah-tengah kita. Tentu inilah bom waktu yang kita takutkan bersama yaitu ODP positif Covid-19 namun berkeliaran bebas menularkan virusnya pada masyarakat luas.

6. Itu sebab, penting untuk kita bersuara bersama dan meminta pemerintah untuk mendisclosed informasi terkait keberadaan dan asal alamat semua kasus positif Covid-19, dengan menyebut kelurahannya saja sudah cukup.

Bagaimana mungkin masyarakat bisa mawas diri jika kita dibuat buta akan dimana keberadaan mereka ini (pasien-pasien positif Covid-19), sedang kita tak bisa menafikan ancaman penularan di lapangan mengintai di depan hidung kita.

Keterbukaan terkait informasi kasus positif Covid-19 adalah sudah menjadi keharus atas pemenuhan transparasi publik. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jika pemerintah tetap pada pendiriannya untuk merahasiakan keberadaan pasien-pasien kasus positif ini, maka sama halnya menempatkan rakyatnya pada resiko kesehatan yang sangat berbahaya sekali.

Mungkin ini pil pahit yang harus dipilih oleh pemerintah, antara transparasi publik demi menjamin keselamatan semua rakyatnya, atau seperti yang banyak dihawatirkan banyak orang bahwa informasi kasus positif Covid-19 dirahasiakan kepada publik lebih dikarenakan latar belakang stabilitas ekonomi dan kepentingan bisnis orang-orang tertentu saja.

Berita Terkait : DPD Apresiasi Langkah Pemerintah Jaga Konsumsi Masyarakat

Atas nama keselamatan bangsa Indonesia, saya Evi Zainal Abidin, Anggota DPD RI perwakilan Jawa Timur, meminta pemerintah untuk tidak lagi tertutup terkait asal kelurahan di mana pasien-pasien positif covid19 ini berasal.

Insya Allah dengan edukasi yang lebih baik dan transparan terkait data pandemi ini maka masyarakat Indonesia akan lebih bertanggung jawab dalam kesehariannya, memiliki solidaritas yang tinggi dengan sesamanya dan menjadikan penanganan pandemi ini lebih ringan untuk bisa kita lalui bersama sebagai komunitas masyarakat yang bersatu padu.

Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah patuh dengan arahan pemerintah untuk melakukan social-distancing, kinilah saatnya pemerintah berkewajiban untuk membuka data alamat (asal kelurahan) dari pasien-pasien kasus positif covid-19 kepada masyarakat luas. [KRS]

Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur

Evi Zainal Abidin