Azis Subekti: Kritik Boleh Keras, Tapi Jangan Jadi Fitnah

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti mengingatkan pentingnya menjaga adab dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kebebasan berbicara adalah hak rakyat, tetapi kebebasan itu tidak boleh berubah menjadi ruang untuk menghina, memfitnah, dan menghancurkan karakter orang lain.

Azis menilai, demokrasi modern sedang menghadapi ironi besar. Ruang berbicara makin terbuka, tetapi percakapan publik justru sering dipenuhi kemarahan.

“Demokrasi memberi manusia hak untuk berbicara. Tetapi demokrasi tidak pernah menjamin manusia akan menggunakan hak itu dengan baik,” kata Azis dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Menurut mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia itu, gejala tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa juga menghadapi polarisasi, populisme, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik.

Namun, Azis menegaskan, Indonesia harus mengambil pelajaran dari situasi tersebut. Demokrasi jangan sampai berubah menjadi arena saling menjatuhkan.

“Kritik terhadap pemerintah itu bukan masalah. Dalam demokrasi, kritik justru diperlukan. Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” ujarnya.

Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia itu mengatakan, kritik yang sehat harus berangkat dari data, argumentasi, dan keinginan memperbaiki keadaan. Sebaliknya, kebencian hanya membutuhkan sasaran. Ia lalu membedakan antara kritik dan kebencian.

Baca juga : Kapolri: Kewenangan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa di Tangan Jaksa

“Kritik bertanya, apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya, siapa yang harus dihancurkan. Kritik mencari solusi. Kebencian mencari pelampiasan,” tegasnya.

Azis menyoroti maraknya umpatan, tuduhan tanpa bukti, fitnah, dan pembunuhan karakter di media sosial. Menurutnya, banyak orang kini terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum fakta diperiksa secara utuh.

Yang lebih berbahaya, kata dia, tindakan seperti itu kerap dibungkus atas nama demokrasi. “Padahal demokrasi tidak pernah identik dengan kebebasan menghina. Demokrasi juga tidak pernah identik dengan kebebasan memfitnah. Demokrasi adalah kebebasan yang dipagari tanggung jawab moral,” ucapnya.

Azis menilai, media sosial membuat masalah itu semakin rumit. Sebab, kemarahan kini memiliki mesin pengganda yang sangat kuat. Informasi yang memancing emosi sering kali lebih cepat menyebar dibanding penjelasan yang lengkap.

“Algoritma tidak selalu memberi penghargaan kepada informasi yang paling benar. Sering kali, yang diberi ruang adalah informasi yang paling memancing emosi,” katanya.

Akibatnya, lanjut Azis, tuduhan lebih cepat berlari daripada klarifikasi. Potongan video lebih cepat dipercaya daripada penjelasan utuh. Bahkan, sebagian orang mulai memperoleh keuntungan sosial dari kemarahan.

“Semakin kasar menghina, semakin besar perhatian yang diperoleh. Semakin ekstrem menuduh, semakin besar peluang viral,” ujarnya.

Baca juga : Kendaraan Listrik Bebas Pajak Dan Ganjil Genap

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Azis menyebut Indonesia sedang berada pada fase perubahan besar. Mulai dari hilirisasi sumber daya alam, kemandirian pangan, penguatan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, penataan penerimaan negara, hingga pembenahan tata kelola aset strategis.

Dia menegaskan, semua agenda tersebut boleh dikritik. Rakyat, akademisi, aktivis, mahasiswa, media, dan oposisi politik berhak mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kritik harus tetap dilakukan dengan niat memperbaiki, bukan menghancurkan.

“Orang boleh berbeda pendapat. Orang boleh mempertanyakan efektivitas kebijakan. Orang boleh menguji hasilnya. Itulah hak demokrasi. Tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan,” jelasnya.

Azis juga mengingatkan, setiap perubahan besar hampir selalu menghadirkan resistensi. Dalam sejarah, tidak pernah ada reformasi tanpa penolakan. Tidak pernah ada penataan tanpa pihak yang merasa terganggu. Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu lebih jernih membaca setiap dinamika politik.

“Negara bisa bertahan menghadapi demonstrasi. Negara bisa bertahan menghadapi oposisi. Negara bisa bertahan menghadapi pergantian kekuasaan. Tetapi demokrasi sulit bertahan apabila masyarakat kehilangan kemampuan membedakan kritik dan fitnah,” katanya.

Azis kemudian mengajak masyarakat kembali kepada nilai-nilai moral dan agama dalam membangun ruang publik yang sehat. Ia menyebut Surah Al-Hujurat sebagai rujukan penting untuk kehidupan sosial modern.

Menurutnya, Surah Al-Hujurat mengajarkan agar manusia tidak mengolok-olok, tidak memberi julukan buruk, tidak berprasangka, tidak mencari-cari kesalahan, tidak menggunjing, serta melakukan tabayyun ketika menerima informasi.

Baca juga : Pemkot Tangsel Luncurkan Pelayanan Publik Berbasis AI Tangsel One dan HELITA

“Ayat tentang tabayyun terasa sangat relevan dengan zaman media sosial. Zaman ketika jutaan orang membagikan informasi yang belum tentu mereka periksa,” ujarnya.

Azis menilai, persoalan utama hari ini bukan sekadar siapa yang berkuasa dan siapa yang menjadi oposisi. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah bangsa ini masih mampu menjaga kualitas moralnya ketika menggunakan kebebasan.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang presiden, menteri, atau pemerintahan. Yang dipertaruhkan adalah kualitas jiwa demokrasi Indonesia itu sendiri,” tegasnya.

Azis berharap masyarakat tidak kehilangan akhlak dalam berdemokrasi. Menurutnya, demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang bicara, tetapi juga menuntut kedewasaan.

“Demokrasi bukan sekadar hak untuk berbicara. Demokrasi adalah kemampuan menggunakan kebebasan tanpa kehilangan akhlak. Berani mengkritik tanpa memfitnah. Berbeda pendapat tanpa membenci. Melawan tanpa kehilangan kemanusiaan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.