Ibas: Demokrasi, Ekonomi, Dan Kesejahteraan Bisa Berjalan Bersama

 Sebelumnya 
Akademisi dan Publik Jadi Bagian Penting

EBY menegaskan bahwa pembahasan masa depan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh hanya menjadi ruang bagi pemerintah, parlemen, atau partai politik.

Perguruan tinggi, akademisi, pakar, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa harus dilibatkan. Indonesia yang memiliki wilayah luas dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, menurut Ibas, membutuhkan gagasan dari sebanyak mungkin anak bangsa.

Baca juga : Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Demokrasi Dan Negara Hukum

“Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih bebas berpikir dan menyampaikan berbagai hal secara terbuka. Dengan kecerdasan dan pendidikan yang kita miliki, kita bisa mengkritisi perjalanan bangsa sekaligus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan,” ujarnya.

MPR, lanjut EBY, terus membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Badan Pengkajian, Komisi Kajian Ketatanegaraan juga menghimpun berbagai pemikiran dari kampus-kampus di Indonesia sebagai bagian dari proses menguji dan menyempurnakan gagasan ketatanegaraan tersebut.

PUSaKO Soroti Lima Isu Ketatanegaraan

Baca juga : 25 Tahun Demokrat, Ibas Minta Kader Makin Dekat Rakyat

Dalam kesempatan tersebut, PUSaKO Universitas Andalas menyampaikan hasil Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX yang diikuti sekitar 385 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Direktur PUSaKO Universitas Andalas, Dr. Charles Simabura, menjelaskan bahwa KNHTN IX membahas lima isu utama, yakni kekuasaan kehakiman, partai politik, pemilu, ekonomi, serta regulasi dan persoalan ketatanegaraan.

Ia menegaskan bahwa pembahasan PPHN bukan merupakan bagian dari agenda KNHTN IX. PUSaKO memiliki kajian tersendiri mengenai PPHN yang telah dilakukan sebelumnya.

Baca juga : Edhie Baskoro: Kreativitas Anak Muda Harus Jadi Kekuatan Ekonomi Indonesia

Menurut Charles, salah satu perhatian dalam kajian tersebut adalah bagaimana memastikan keberlanjutan arah pembangunan jangka panjang di tengah perubahan konfigurasi politik.

“Konfigurasi politik tidak ada jaminan juga produk hukumnya akan terus bisa dipertahankan,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.