DPR Senyap, DPD Diminta Pimpin Tugas Awasi Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Komite I DPD RI pada Kamis (23/4) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar. Ada pakar yang minta, DPD memimpin tugas mengawasi kinerja pemerintah. Soalnya, belakangan DPR sudah jauh dari kritis. 

Dua pakar yang hadir di antaranya Profesor Dr. Djohermansyah Djohan yang merupakan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Siti Zuhro.

RDPU ini mengagendakan pembahasan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap pemerintahan daerah, pilkada serentak, dan pemerintahan desa. Dalam kesempatan RDPU ini dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI asal daerah pemilihan Aceh, Fachrul Razi. 

Baca juga : Dulu Sungkan, Xavi Kini Ngebet Pingin Latih Barcelona

Turut hadir sejumlah anggota Komite I DPD RI termasuk Ketua Komite I Dr. Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Dr. Abdul Kholik. 

Baik Prof Djohermansyah maupun Prof Siti Zuhro sepakat bahwa DPD harus lebih maksimal dari DPR dalam merespon dampak pandemi Covid-19 di daerah. Keduanya meminta DPD hadir saat daerah terlihat kewalahan menghadapi pandemi ini. 

“Stop birokrasi yang bertele-tele di masa pandemi Covid-19 ini, terutama di pemerintah daerah. DPD ingatkan Pemda soal ini”, tegas Prof Djohermansyah yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini. 

Baca juga : PUPR dan Kemenlu Pantau Tempat Tinggal Pekerja Imigran

Dari pandangan keduanya, Komite I DPD memandang ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan terkait dampak Pandemi Covid-19 terhadap pemerintahan daerah. Antara lain pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati/walikota. 

Terkait keuangan daerah, permasalahan lainnya yang disorot Komite I DPD RI berdasarkan masukan dari kedua narasumber adalah kapasitas fiskal daerah yang beragam dan tingkat ketergantungan terhadap pusat. Ini menyebabkan tersedotnya anggaran daerah untuk alokasi penanggulangan Covid-19. Termasuk alokasi dana untuk pelayanan publik dan pembangunan. Termasuk, adanya ancaman stabilitas daerah karena bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat dari merosotnya ekonomi.

Kedua pakar ini juga meminta Komite I DPD memperhatikan dampak Pandemi Covid 19 bagi desa. Antara lain yang mencakup dana desa yang tersedot untuk penanggulangan Covid-19, refocussing APBDesa ke program kesehatan, permasalahan mudiknya penduduk karena PHK dan alasan lainnya, dan percepatan pembangunan desa yang menjadi tidak maksimal.

Baca juga : Din Pimpin Perlawanan

“Kini DPR senyap sekali terhadap kebijakan pemerintah. Responnya kecil. Maka DPD RI harus ambil peran maksimal dengan berfokus pada kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan kepentingan pemerintahan daerah dan desa”, tutup Prof Zuhro yang akrab disapa Wiwik ini. [KRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.