Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jangan Hanya Fokus PSBB

Kepala Daerah, Amankan Juga Stok Kebutuhan Pokok

Senin, 4 Mei 2020 08:03 WIB
Serahkan Bantuan: Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan bantuan sebanyak 1,5 ton beras dan 
37 dus mie instan untuk ustadzah dan anak yatim, di wilayah Kemanggisan, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, akhir pekan kemarin. (Foto RMco.id)
Serahkan Bantuan: Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan bantuan sebanyak 1,5 ton beras dan 37 dus mie instan untuk ustadzah dan anak yatim, di wilayah Kemanggisan, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, akhir pekan kemarin. (Foto RMco.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Koordinasi dan pengamanan kebutuhan pokok itu penting agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak memutus atau merusak rantai distribusi pangan. Hal itu diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

“Kepala daerah jangan fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tapi harus peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan bahan pokok. Selain mencegah panic buying, kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrem,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin.

Bamsoet menuturkan, Presiden Jokowi telah menerima laporan tentang defisit kebutuhan bahan pokok di sejumlah daerah atau provinsi. Misalnya, defisit stok beras terjadi di tujuh provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, stok cabe besar defisit di 23 provinsi, stok cabe rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi dan stok gula pasir defisit di 30 provinsi.

Baca juga : Jangan Hanya Fokus PSBB, Kepala Daerah Juga Harus Amankan Stok Pangan

“Kekurangan stok kebutuhan bahan pokok di sejumlah daerah itu, mestinya bisa dihindari. Sebab, ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup. Telur ayam melimpah di pasar, begitu pun gula pasir dan jagung. Bahkan, stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020,” urai dia.

Lebih lanjut, Bamsoet meyakini, adanya daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam hingga gula pasir, terjadi lantaran lalu lintas informasi antar institusi yang tidak efektif. Akibatnya, komoditas yang tersedia tak terdistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan atau kekurangan.

“Masalah lain yang perlu diwaspadai, kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial. Persoalan ini harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat,” tegas mantan Ketua DPR.

Baca juga : Kepala Daerah Jabodetabek Kembali Minta KRL Distop

Selain itu, Bamsoet juga mendorong peningkatan anggaran penanganan Covid-19 dari sekitar Rp 436,1 triliun menjadi Rp 1.600 triliun atau sekitar 10 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dana tersebut bisa dipecah menjadi Rp 400 triliun untuk kesehatan, Rp 600 triliun untuk jaminan sosial, dan Rp 600 triliun untuk stimulus ekonomi.

“Berkaca kepada berbagai negara lain yang juga mengalokasikan sekitar 10 persen PDB untuk penanganan Covid-19, angka tersebut sangat realistis. Singapura, misalnya, mengalokasikan sekitar Rp 688,85 triliun atau 12 persen dari PDB. Jerman Rp 13.125 triliun (10 persen PDB), dan Jepang Rp 16.308 triliun (20 persen PDB).

Sejauh ini, Indonesia baru mengalokasikan sekitar 2,5 persen dari PDB,” urainya.

Baca juga : Kemenristek Berikan Seribu Paket Sembako

Bamsoet juga mendorong pemerintah daerah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di berbagai daerah melakukan kerja sama dengan manajemen perhotelan untuk menjadikan hotel sebagai tempat berisitirahat para dokter dan tenaga kesehatan. Selain memberi kenyamanan dan keamanan kepada para dokter dan tenaga kesehatan, hal itu akan membantu aktivitas ekonomi hotel tetap berjalan, meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perhotelan.

“Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada 9 April 2020, sebanyak 1.542 hotel telah menghentikan operasionalnya untuk sementara. Agar kehidupan para karyawan hotel yang dirumahkan tetap terjamin, perlu ada perhatian dari pemerintah melalui bantuan sosial, spektrum penerima bantuan sosial harus diperluas, bukan hanya kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, namun juga kepada saudara-saudara kita yang profesinya terhenti terkena dampak Covid-19,” tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.