Kepala Daerah Jabodetabek Kembali Minta KRL Distop

RM.id  Rakyat Merdeka - Pergerakan ribuan orang melalui commuter line atau Kereta Rel Listrik (KRL) di Jabodetabek dinilai tidak efektif dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
     

Tiap hari, ribuan orang dari daerah penyangga   Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, masih menggunakan KRL sebagai transportasi untuk bekerja di Jakarta.
   
  
 Berdasarkan pantauan Rakyat Merdeka, kondisi stasiun KRL dan dalam gerbong  relatif lengang setelah pemberlakuan PSBB. Tak penuh sesak seperti pada hari normal. Hanya pada jam-jam tertentu saja KRL lumayan penuh. Yakni saat pagi dan sore. 
     

Kini jam operasional KRL mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. Saat pagi, stasiun-stasiun di wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi kondisinya cukup rame. 
     

Sebaliknya, saat sore, stasiun di Jakarta menuju daerah penyangga, seperti KRL Jakarta Bogor, juga penuh penumpang. Kebanyakan penumpang adalah para pekerja. Namun penumpang tetap menerapkan physical distancing,  memakai masker, dicek suhu tubuhnya sebelum masuk ke gerbong, dan protokol kesehatan lainnya. 
      

Kondisi jauh berbeda terjadi di luar jam sibuk. Stasiun dan gerbong KRL tampak lengang. Misalnya, di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peron ruang tunggu nampak sepi. 
    

 Meski tak banyak pengguna KRL, petugas stasiun, anggota TNI, dan Polri tampak bersiaga di stasiun tersebut. Suasana gerbong KRL jalur Duri-Tangerang juga nampak sepi. Saking sepinya, penumpang yang seluruhnya memakai masker, duduknya jauh-jauhan. Satu gerbong isinya tak sampai belasan penumpang.
      

Sejumlah stasiun di Tangerang Selatan juga lengang. Misalnya Stasiun Jurang Mangu. Saat siang hari, penumpang hanya hitungan jari. Tak ada antrean calon penumpang baik di loket, pintu masuk stasiun, maupun di peron stasiun. 
     

Baca juga : Metland Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Warga Bekasi

 Petugas dari pintu masuk sudah mengecek suhu tubuh. Lewat mikrofon, petugas selalu menekankan pentingnya jaga jarak demi menghindari penyebaran virus corona alias Covid-19. Stasiun-stasiun dan gerbong KRL Commuter Line Serpong-Tanah Abang juga sepi penumpang.
      

Meski pergerakan orang lewat KRL menurun drastis, lima kepala daerah di Jawa Barat yang menyangga DKI Jakarta kembali mengusulkan pemberhentian sementara operasional KRL untuk memutus penyebaran Covid-19. 
    

 "Kami lima kepala daerah akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB," kata Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
     

Dia menyayangkan tidak ada perubahan mendasar dalam operasional KRL selama PSBB. Paling tidak membatasi, menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang yang akan bepergian menggunakan KRL. 
     

Pihaknya melihat persebaran virus corona sangat masif di sebagian wilayah yang dilalui KRL rute Jakarta-Bogor ataupun sebaliknya. 
      

"Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL. Dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojong Gede itu dari kereta," ujar Ade.
      

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, siap menanggung risiko dan bertanggung jawab jika pemerintah pusat mengabulkan permintaan kepala daerah menghentikan sementara operasional KRL.          
      

Baca juga : Cegah Penyebaran Corona, Dito Ganinduto Serahkan Bantuan Lewat Golkar

Saat ini, lanjut dia, pergerakan masyarakat dari dan keluar Bekasi dengan menggunakan KRL masih tinggi. Karena masih banyak yang masuk kerja. 
     

 "Kami siap memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan kepada warga Bekasi yang ke tempat kerja yang menggunakan KRL. Dengan berhentinya operasional KRL, upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 akan lebih mudah, ujar Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi.
    

Hal senada disampaikan  Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang baru saja sembuh dari Covid-19. Dia   berharap penghentian sementara operasional KRL.
      
"Kita maunya KRL distop. Bahkan kepala daerah Jabodetabek sudah sepakat, mereka kirim tembusan ke pusat. Karena satu sumber utama dari penyebaran Covid-19 itu ya dari situ. Makanya kita lakukan swab test massal di stasiun," tegas Bima.
  
                                                        
Selain lima kepala daerah itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah mengirimkan permohonan kepada Kemenhub soal penghentian sementara operasional KRL. Namun, Kemenhub memutuskan KRL tetap beroperasi. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tetap mengoperasikan KRL. PT KCI belum mengambil keputusan soal pemintaan sejumlah kepala daerah. 
  
 "Jika ada update terbaru soal itu kita sampaikan," kata Vice President Komunikasi PT KCI, Ernie Sylviane Purba.
      

Berdasarkan data KCI, penumpang KRL terus menurun, bahkan tak sampai 150 ribu orang per hari. Padahal pada hari normal sebelum pandemi Covid-19, penumpang KRL bisa mencapai 1,1 juta orang per hari. 
     

Pada Jumat lalu sejak berlakunya larangan mudik, jumlah penumpang KRL tercatat 148.897 orang. Sedangkan Sabtu, jumlahnya turun lagi jadi 111.251 penumpang. "Sekarang di bawah 200 ribu penumpang," tambahnya. 

                                    
       
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan, jika KRL berhenti beroperasi, pemerintah daerah kudu punya jaminan angkutan alternatif bagi penumpang yang menggunakan moda transportasi massal untuk pulang pergi bekerja.
      

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat ini berpandangan, KRL masih bisa beroperasi selama masa pembatasan. Dengan syarat, prosedurnya sangat ketat. Misalnya, hanya beroperasi pada jam sibuk dan hanya penumpang yang mempunyai surat keterangan yang diperbolehkan naik KRL. 
     

Baca juga : Cegah Corona, 5 Kepala Daerah Di Jabar Minta Commuter Line Disetop 14 Hari

"Yang boleh hanya pekerja dari delapan sektor yang dikecualikan. Pekerja dengan menunjukkan kartu atau surat ketentuan dari kantor atau perusahaannya bekerja," ungkap Djoko.
    

Namun, jika KRL terpaksa dihentikan sementara, kepala daerah wajib menyiapkan angkutan alternatif antar jemput atau pekerja. Atau menyiapkan tempat tinggal sementara atau diinapkan.
      

"Kalau KRL dihentikan sementara, Jakarta yang bisa bermasalah. Sebab delapan sektor yang dikecualikan pekerjanya berasal dari Bodetabek," imbau Djoko.
     

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah pusat bisa saja memenuhi permintaan pemerintah daerah untuk menghentikan operasional KRL Jabodetabek demi mencegah penyebaran virus corona. 

Namun, Jokowi menekankan pemerintah daerah harus mau menanggung risiko sekaligus bertanggung jawab atas permintaan penghentian operasional KRL. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.