Dark/Light Mode

Ahmad Basarah: Wacana Pemakzulan di Tengah Pandemi Hanya Kuras Energi

Kamis, 4 Juni 2020 17:34 WIB
Ahmad Basarah (Foto: Dok. MPR)
Ahmad Basarah (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah ikut menanggapi wacana pemakzulan presiden yang terjadi dalam sepekan terakhir. Dia mengatakan, di tengah suasana duka akibat pandemi Covid-19 dan ketika semua anak bangsa tengah meresapi hari kelahiran Pancasila, menyelenggarakan diskusi dengan mengangkat tema pemakzulan hanya akan menguras energi bangsa dan menuai kritik masyarakat luas.

Basarah paham betul, diskusi merupakan ekspresi demokrasi untuk menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi. “Itu memang hak setiap warga negara menyampaikan pendapat. Tapi, harus juga diingat, menyampaikan pendapat itu harus disertai tanggung jawab dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya, Kamis (4/6). 

Baca juga : Ketua MPR: Nilai Pancasila Tak Lekang di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam sepekan terakhir, ada dua diskusi online yang mengangkat tema pemakzulan presiden lalu menyedot perhatian publik. Diskusi webinar pertama diselenggarakan Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) yang mengangkat tema “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Diskusi webinar kedua bertajuk “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Corona” yang digelar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute.

Menurut Basarah, dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang ‘’Menyampaikan Pendapat di Muka Umum’’ disebutkan adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, selain bertanggung jawab dan harus sesuai peraturan perundang-undangan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menilai bahwa dalam menyampaikan pendapat, setiap orang perlu mengedepankan aspek etika dan moral. 

Baca juga : Ahmad Basarah: Pendidikan Sebaiknya Jadi Sektor Terakhir untuk The New Normal

“Demokrasi memerlukan peraturan perundang-undangan agar cara kita hidup bernegara ini berada di jalan yang benar (on the right track). Begitu pula hukum, ia harus berjalan paralel dengan etika dan moral. Perlu harmonisasi antara demokrasi, hukum, etika dan moral,” tutur doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini. 

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, tema terkait pemakzulan presiden sudah kerap terjadi baik di mimbar akademik maupun forum lain. Tapi, sejauh ini tidak terlalu menimbulkan resistensi dan kegaduhan. Lantas mengapa belakangan wacana pemakzulan presiden menimbulkan reaksi secara luas? Menurut Basarah, fenomena penolakan dan kritis pedas publik ini mestinya menjadi bahan koreksi buat pihak penyelenggara diskusi. Fokus koreksi bukan pada aspek kegiatan dan tema diskusi, tapi lebih pada persoalan momentum yang tidak tepat karena diskusi itu dilakukan di tengah situasi keprihatinan ketika bangsa sedang berduka menghadapi pandemi Covid-19 dan berbarengan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni.

Baca juga : Kontribusi Penuh Agen46 BNI di Tengah Pandemi Covid-19

“Semestinya, semua pihak turut prihatin jika melihat data per 3 Juni, jumlah korban terinfeksi Covid-19 mencapai 28.233 orang. Jumlah korban meninggal dunia mencapai1.698 orang, belum lagi harus menerima dampak Covid-19 yang multi dimensi. Jadi, dalam kondisi susah seperti ini mestinya semua pihak kompak mencari solusi, bukan mencari nama. Bukankah Pancasila yang menjadi ideologi negara kita mengajarkan lima falsafah hidup yang sangat berarti buat kita hidup bersama sebagai bangsa, mulai dari falsafah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, sampai keadilan sosial?” ucap Basarah. 

Basarah berharap, dalam menghadapi wabah Covid-19, hendaknya semua komponen bangsa memiliki sense of crisis, tepo seliro, dan kepekaan sosial seperti yang terkandung dalam kelima sila Pancasila serta tidak menjadikan demokasi sekadar tameng kebebasan berpendapat tapi senyatanya itu merupakan ungkapan sakit hati, tidak legowo, dan sejenisnya. “Dalam situasi pandemi sekarang ini, seharusnya seluruh komponen masyarakat bahu membahu dan gotong royong dalam menghadapi virus corona dan mengatasi dampak pandemi yang multi dimensi. Dengan gotong royong dan disiplin kita mampu melewati wabah corona ini dengan keberhasilan,” tandas Basarah. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.