Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Meski partainya, PDIP menjadi penyokong utama pemerintah, tapi Ketua DPR Puan Maharani tak menjadikan DPR seperti “stempel” pemerintah. Buktinya, berkali-kali putri Megawati Soekarnoputri itu, melancarkan kritik ke pemerintah. Sebelumnya, Puan begitu keras kasih nasihat ke pemerintah terkait penanganan Covid-19.
Kemarin, yang disorot Puan terkait pelayanan dan penyerapan anggaran kesehatan. Kritik terbaru Puan dilontarkan saat menjadi keynote speech Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, dengan tema ‘Politik Kesehatan Berdikari’, kemarin.
Baca juga : Soal PPDB, Putra Kecewa Sama Anies
Puan mengingatkan, ketahanan nasional terkait kesehatan masih perlu ditingkatkan. Baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Pemerintah harus memprioritaskan penyediaan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wujud nyata dari komitmen itu salah satunya adalah dengan memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan. “Alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Implementasi pelayanan kesehatan yang dapat diakses seluruh rakyat Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat, khususnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegas Puan.
Baca juga : DPR Dukung Program Dan Target Kementan
Selain Puan, Webinar juga diikuti menkes Terawan Agus Putranto Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.
Puan menyampaikan, anggaran kesehatan senilai lima persen dari total APBN merupakan amanat konstitusi. Pemerintah diminta memanfaatkan anggaran itu untuk penyediaan fasilitas kesehatan, penyiapan tenaga kesehatan, dan persediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya