Subsidi Gas Melon Mau Diubah Jadi BLT

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah impitan wabah Covid-19 beban rakyat bisa makin bertambah. Skema subsidi bahan bakar gas 3 kg (gas melon) sedianya akan dialihkan. Anggota DPR asal PDIP setuju dengan wacana itu.

Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto mendukung kebijakan pemerintah yang berencana mengalihkan skema subsidi gas melon. Sebab, menurut politikus PDI Perjuangan ini, selama ini subsidi gas melon tidak tepat sasaran. 

“Saya setuju jika subsidi untuk gas melon ukuran 3 kg dicabut. Karena subsidi tersebut kontraproduktif dan banyak kebocoran dalam prakteknya,” kata Darmadi dalam keterangan persnya. 

Berdasarkan catatannya, skema subsidi justru banyak menimbulkan persoalan di lapangan. Menurutnya, subsidi gas melon banyak salah sasaran dan memang sudah sepantasnya jika dievaluasi. 

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Serius Tangani 99 Warga Rohingya Yang Terdampar di Aceh

Darmadi mengusulkan, agar subsidi tersebut dialihkan saja ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang menurutnya akan jauh lebih berguna dan dibutuhkan masyarakat di tengah lesunya perekonomian saat ini. 

“Banyak orang dengan ekonomi mampu justru dapat subsidi gas melon tapi orang kurang mampu justru tidak dapat. Kenyataan seperti ini riil terjadi di bawah,” tambah Darmadi. 

Lebih lanjut Darmadi menegaskan, di tengah kondisi bangsa yang saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 diperlukan kebijakan yang bisa menopang roda perekonomian. 

“Salah satunya ya itu tadi memberikan bantuan langsung tunai. Ketimbang subsidi lebih baik alihkan saja ke BLT agar roda perekonomian bergerak di bawah,” katanya. 

Baca juga : Tingkatkan Kinerja BUMN, Komisi VI Usul DPR Bentuk Tim Penilai

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu mengungkapkan, subsidi gas melon ukuran 3 kg mencapai Rp 42,47 triliun pada tahun 2019. 

“Memang kondisi terakhir 2019, negara sudah harus mengeluarkan subsidi 3 kg sekitar Rp 42,47 triliun, ini menjadi beban karena ditanggung negara,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Baso awal tahun ini. 

Sementara, berdasarkan data Kementerian Keuangan, konsumsi tabung elpiji 3 kg terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 5,9 persen setiap tahun. 

Jika melihat data tersebut, kata dia, timbul pertanyaan apakah betul masyarakat kurang mampu merasakan manfaat dari skema subsidi itu. 

Baca juga : Senayan: Sangat Janggal Kemendikbud Gaet Netflix

“Saya kira pada kenyataannya justru peningkatan konsumsi tersebut menunjukan bahwa akses subsidi banyak dinikmati orang-orang yang bukan penerima manfaat subsidi alias orang dengan ekonomi mampu. Untuk itu skema bantuan tunai lebih pas karena langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin,” tegasnya. [KAL] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.