DPR Minta Pemerintah Segera Bereskan Data Kependudukan

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendorong pemerintah segera membereskan data kependudukan yang saat ini masih karut-marut. Pasalnya, banyak bantuan sosial masyarakat yang tidak tepat sasaran.

Anggta Komisi XI DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, sekarang data itu menjadi sangat penting apalagi di era digital hari ini, terjadi perubahan paradigma dari hal-hal yang tadinya konvensional sekarang sudah serba digital.

“Itu terjadi karena pergerakan orang saat ini banyak bergerak di tempat, baik dalam konteks politik, ekonomi juga sosial budaya. Dan untuk proses-proses aktivitas era digital yang seperti itu, maka mau tidak mau yang dibutuhkan adalah data kependudukan yang valid. Kalau bicara partai ya data anggota,” kata Agun di sela-sela kaderisasi Coaching Pendidikan Politik Partai Golkar bertajuk ‘Dampak Covid-19 Terhadap Hubungan Politik Dengan Konstituen Serta Strategi Pengelolaannya’ di Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Sebab dengan data itulah, lanjut politisi senior Partai Golkar ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat langsung menyentuh ke masyarakat. Begitu juga dengan partai, dengan data base anggota, dapat menyusun kebijakan- kebijakan yang langsung menyentuh akar rumput.

“Kalau pakai cara-cara konvensional kan sudah tidak mungkin. Sehingga ke depan yang harus dibangun dan dilakukan itu adalah data. Kalau negara ya data kependudukan yang benar. Kalau partai itu data keanggotaan yang benar. Itu yang harus dipersiapkan sehingga ada kontrol, bisa berdampak langsung ke masyarakat. Begitu juga partai, kegiatan-kegiatan kaderisai, sosialisasi, edukasi itu akan serta merta berjalan efektif,” katanya.

Baca juga : Melani Leimena Serahkan Bantuan PKBL Rp 90 Juta Untuk Renovasi Musholla Di Kramat Raya

Sayangnya, kata Agun, tidak ada upaya masif dari pemerintah untuk menuntaskan masalah data ini. Justru, penyelesaian masalah data ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sekadar seremonial dan mengejar proyek belaka seperti Sensus Penduduk.

“Jadi jangan sensus. Kalau menurut saya, sensus bukan lagi pendataan kependudukan yang dilakukan oleh petugaspetugas yang sifatnya proyek. Akhirnya dia menyuruh orang, honornya dibagi dua. Yang terjadi di la pangan kan seperti itu,” tegasnya.

Agun menuturkan, selama ini pengolahan data kependudukan dilakukan secara proyek yang pengerjaannya malah dilakukan pihak ketiga.

Sementara sistem pemerintahan yang paling bawah seperti pengurus RT, tidak dilibatkan. Memang RT terlibat, tapi oleh petugas petugas sensus atau petugas cacah jiwa datang menemui pengurus RT hanya sekadar mengambil data saja.

“Tapi datanya data yang lama, yang sudah tertulis fotokopi, ini yang meninggal, ini yang belum. Mana ada orang yang ingat. Yang terjadi kan seperti itu. Tapi kalau pendataan dibebankan kepada kepala desa melibatkan RT-RW disertai supervisi pengawasan yang ketat, kalau tidak benar dikenakan sanksi, maka data kita bisa benar,” katanya.

Baca juga : Pelibatan Dubes Asing Dalam Kegiatan Salahi Aturan

Untuk itu, dia meminta pemerintah harus berani memberikan beban tanggung jawab kepada kepala desa dengan melibatkan RT dan RW untuk menuntaskan masalah kesemrawutan data kependudukan.

Pelibatan tersebut tentu bisa dalam bentuk supervisi pengawasan di tingkat pemerintahan yang ada di atasnya seperti camat.

“Kalau data itu dicek di desa salah maka yang dihukum itu bukan sekadar kepala desanya, tapi camatnya juga. Jadi berikan kepercayaan dan tugas itu kepada perangkat terbawah untuk melakukan pendataan secara benar sehingga tidak akan ada lagi data orang meninggal masih ada dalam data kependudukan,” tegasnya.

Dia mengingatkan, dengan program dana desa yang kini pendanaannya makin besar, maka sudah seharusnya tidak ada lagi kesemrawutan di data kependudukan.

Menurut hitungannya, semestinya penyelesaian data penduduk bisa tuntas dalam waktu satu tahun. Sekarang saja kata dia, dana desa semakin besar, masa bikin pendataan warga saja tidak mampu sih. Masa dalam waktu satu tahun tidak bisa selesai.

Baca juga : Senayan Ingatkan BPOM Jangan Standar Ganda

"Kan aneh. Buat saya, hitung data penduduk satu tahun, secara serentak bekerja, seluruh desa melakukan data penduduk. Diberi tempo misalkan satu bulan, masa data kependudukan satu bulan, paling berapa RT-RW camat mengontrol. Kan bisa dihitung pekerjaan seperti itu. Sama juga dengan mengurus partai. Kalau salah ya dicopot, kalau benar diberi. Tapi kalau semuanya hanya sekadar jalan, proyek, ya sepanjang itu pula kita tidak akan mampu menjadi negara besar, partai besar. Akan selalu tertinggal dan tertinggal,” tegasnya.

Ditambahkan dia, jika data kependudukan beres, maka kebijakan yang diambil bisa jauh lebih murah. Tidak seperti sekarang, malah semakin semrawut. Kebijakan yang disertai data, juga memberikan manfaat besar kepada masyarakat juga negara. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.