Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memberikan beberapa catatan penting terhadap pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.
Secara umum, PKS yang menjadi partai oposisi ini menilai, bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun 2019 kurang memuaskan.
“Kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2019 masih kurang memuaskan sehingga berdampak tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara 1945, Pasal 23 Ayat 1, ” kata Anggota Badan Anggaran DPR Fraksi PKS, Rofik Hananto saat membacakan pandangan Fraksi terhadap keterangan pemerintah mengenai RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2019 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/8).
Fraksi PKS pun mendesak pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja.
Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang, sedangkan pada Agustus 2018 sebanyak 7 juta. Selama periode tersebut, jumlah penganguran naik 0,71 persen.
“Kami mencermati masih tingginya tenaga kerja informal per Agustus 2019, mencapai 55,72 persen dari total tenaga kerja Indonesia atau mencapai 70,49 juta jiwa. Penyerapan tenaga kerja sektor padat karya pun terus menurun,” kata Rofik
Lalu, pada Agustus 2019, sektor tersebut hanya menyerap 43,42 persen dari tenaga kerja nasional.
“Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mengejar pertumbuhan inklusif agar ketimpangan pendapatan dan ketimpangan penguasaan asset dapat ditekan lebih cepat,” tegasnya.
Dalam pandangannya, Ketua DPP PKS ini juga mencatat, Maret 2019 gini ratio masih tinggi mencapai 0,38. Gini rasio di perkotaan mencapai 0,391 dan di pedesaan 0,315.
Lonjakan gini ratio menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi bias ke golongan atas. Demikian pula terjadi pelambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Salah satunya, adalah dimensi pengetahuan, yang mencakup dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
“Perlambatan pada dimensi pengetahuan harus segera diantisipasi dan diselesaikan secara tuntas,” tandasnya. [FIK]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya