Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Senayan Anggap Stimulus Rp 695,2 T Belum Nendang

Program PEN Kudu Ciptakan Permintaan Di Masyarakat

Sabtu, 19 September 2020 06:33 WIB
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. (Foto : Istimewa)
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. (Foto : Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta pemerintah melakukan analisis mendalam terhadap program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digelontorkan ke masyarakat dan pelaku usaha.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, program itu ternyata belum efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kini tengah lesu karena pandemi Covid-19.

“PEN itu tujuannya menciptakan demand (permintaan) di masyarakat. Nah demand ini baru tercipta jika ada supply (penawaran). Yang jadi soal, banyak program pemerintah tidak menciptakan demand,” kata Darmadi, kemarin.

Menurut dia, analisis ini untuk memastikan program PEN efektif mengangkat tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Contohnya, Program bantuan sosial (bansos) produktif yang diserahkan kepada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta.

Baca juga : Puan: Beri Kesempatan Polri Selesaikan Penyidikan Kebakaran Kejagung

Bansos produktif ini, sebenarnya sangat baik di masyarakat. Namun problemnya, apakah bantuan Rp 2,4 juta ini betulbetul mampu menciptakan permintaan di masyarakat.

“Jangan sampai ujung-ujungnya tidak dipakai usaha, disimpan atau ditabung karena sekarang lagi susah,” ujarnya.

Sejatinya, program PEN bertujuan mengangkat pertumbuhan perekonomian nasional yang pada kuartal kedua minus 5,32 persen.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.

Baca juga : Agar Hasilnya Berkualitas, DPR Hati-hati Bahas RUU Cipta Kerja

Rinciannya, kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp 106,11 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan insentif usaha Rp 120,61 triliun.

Sayangnya, program-program ini belum sepenuhnya berdampak di kuartal ketiga ini sebab kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi masih minus.

“Maunya kita kan program pemerintah menciptakan demand. Misal kita kasih duit, ya dipakai buat belanja. Karena kalau tidak ada demand, pelaku usaha juga akan mati. Sekarang yang penting bagaimana menstimulus demand, sisi konsumsi masyarakat,” jelasnya.

Darmadi mengingatkan, peningkatan daya beli masyarakat dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 56 persen.

Baca juga : Puan Minta Kantor Pemerintah Beri Contoh Disiplin Protokol Kesehatan

Karena itu, tak ada pilihan lain, pemerintah harus mencari formula yang lebih tepat untuk memastikan ratusan triliun dana PEN yang digelontorkan bisa menciptakan permintaan di masyarakat.

Usaha bisa bergerak jika ada permintaan. “Kalau (bansos) sembako kan nggak bisa meng-create demand. Hanya disimpan buat makan. Jadi perlu dipikirikan programprogram yang betul-betul efektif menciptakan permintaan,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.