TNI-Polri Jangan Galak-galak

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melibatkan aparat TNI dan Polri untuk mengawasi dan memberikan sanksi saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, pelibatan TNI dan Polri dalam upaya persuasif, bukan represif. “Jika PSBB diterapkan sekadar kebijakan, sekadar seremonial, tak ada yang mengawasi dan sanksi, kesadaran masyarakat sulit terbangun,” ujar Azis melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta, kemarin. 

Lebih lanjut, Azis menegaskan, tujuan utama penerapan PSBB adalah membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Dengan begitu, tingkat penyebaran Covid-19 dapat menurun secara signifikan. 

Baca juga : Anggota Komisi III DPR Ingatkan Kasus Djoko Tjandra Harus Dibongkar Sampai Tuntas

“Saat ini, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan masih tergolong rendah. Itu terbukti dari bertambahnya jumlah korban positif secara masif, namun masih banyak masyarakat yang tak menyadari akibat dan dampak dari Covid-19,” urai politisi Partai Golkar ini. 

Karenanya, Azis mendorong, aparat TNI dan Polri ditempatkan di titik-titik keramaian, termasuk perkantoran di DKI Jakarta. Ia juga meminta dilakukan tes Covid-19 secara massal agar pemetaan dan penanggulangan Covid-19 dapat dilakukan secara tepat dan terarah. 

“Selama pemberlakuan PSBB, rapid test dan swab test perlu ditingkatkan, dilakukan secara massal di seluruh wilayah. Dengan zonasi dan peta yang lebih terarah, aparat TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya untuk mendisiplinkan masyarakat, sekaligus berperan aktif dalam menurunkan angka positif,” tegas dia. 

Baca juga : Setujui Penambahan Anggaran, DPR Dukung Barantan Percepat Ekspor Komoditas Pertanian

Azis menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga harus menegaskan komitmennya terhadap perang melawan Covid-19. “PSBB kali ini, menjadi kesempatan Pemprov DKI Jakarta untuk membuktikan kesungguhannya dalam menekan jumlah korban positif, dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan koordinasi yang baik dan penegakan disiplin secara tegas, kita akan mampu menang melawan Covid-19,” tandasnya. 

Sementara, anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi meminta penerapan kebijakan PSBB total di DKI Jakarta harus terintegrasi antara pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat. “Koordinasi, sinergi dan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta sangat diperlukan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” kata Intan. 

Dia bilang, pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan jika disandingkan dengan sosial ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang selalu beriringan. Karena itu, penerapan kembali kebijakan PSBB harus diperhitungkan secara matang dan terintegrasi termasuk dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. 

Baca juga : Puan Pastikan DPR Tetap Produktif di Masa Pandemi

“Intinya penanganan kesehatan dilakukan tuntas. Pada waktu bersamaan, ekonomi diupayakan bernapas dengan menjalankan Protokol Kesehatan yang ketat, law enforcement diberlakukan tegas dan konsisten. Untuk dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya. 

Intan menilai, kebijakan yang berlaku di Jakarta akan berdampak di daerah penyangga. Sebab, mobilitas masyarakat menyangkut wilayah keseluruhan penyangga yaitu Jakarta, Kota & Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.