Respons Cepat Penuhi Kebutuhan LPG Masyarakat Perbatasan, Pertamina Dipuji DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus, mengapresiasi respons cepat Pertamina terhadap masalah kelangkaan gas LPG di wilayah Krayan, Kalimantan Utara. Menurut Deddy, cepatnya respons Pertamina mengatasi kelangkaan gas LPG di wilayah perbatasan itu adalah bukti kehadiran negara ketika dibutuhkan dan daerah perbatasan tidak diabaikan. Respons cepat Pertamina ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang berhasil dipahami Direktur Utama Pertamina dan CEO Patra Niaga.

“Hanya dalam waktu tidak sampai dua pekan, Pertamina langsung merespons permintaan masyarakat untuk menyediakan LPG bagi rakyat di perbatasan. Ini luar biasa,” puji Deddy, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/3).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu menyampaikan, dataran tinggi Krayan terdiri dari lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah itu terisolir. Tidak ada jalan darat dan laut atau sungai. Sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah itu dipenuhi oleh negara tetangga. Sejak pandemi Covid-19, Malaysia menutup perbatasannya, sehingga menyebabkan langka dan melonjaknya harga barang kebutuhan masyarakat di wilayah itu.

Baca juga : Soal Ceceran Minyak Di Perairan Karawang, Pertamina: Bukan Dari PHE ONWJ

Deddy menjelaskan, saat reses pada Februari 2021, dirinya mendapatkan informasi bahwa harga gas LPG 12 kilogram di wilayah Krayan mencapai Rp 1.400.000. Kondisi ini sudah berjalan satu tahun dan sangat memberatkan masyarakat hingga banyak yang kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak.

“Masalah ini lalu saya komunikasikan kepada Dirut Pertamina dan memohon agar ada perhatian terhadap daerah terluar yang baru tahun lalu dikunjungi Presiden itu. Untunglah permohonan itu direspons dengan sangat cepat oleh Pertamina,” kata Deddy.

Pertamina lalu mengontrak Pelita Air Service untuk mengirimkan gas LPG secara rutin ke Krayan, dimulai pada 9 Maret 2021. Menurut Deddy, Pertamina berkomitmen mengirimkan 1.000 tabung LPG 12 kilogram non subsidi (NPSO) per bulan, dengan total biaya pengiriman mencapai Rp10 miliar hingga Desember 2021.

Baca juga : Pegadaian Beri Kemudahan Bagi Masyarakat yang Ingin Daftar Haji

Ada pun harga jual yang ditetapkan sebesar Rp 400.000 untuk tabung baru 12 kilogram dengan harga isi ulang tidak lebih dari Rp 200.000. “Ini harga yang sama dengan harga di daerah lain dan bahkan lebih murah dari harga di Malaysia yang mencapai Rp 1.000.000 untuk tabung baru dan mencapai Rp 400.000 untuk isi ulang,” ujar Deddy.

Menurut anggota Fraksi PDIP tersebut, yang dilakukan Pertamina sangat luar biasa karena mengirimkan tabung gas menggunakan pesawat terbang itu sangat rumit, serta risiko dan biayanya sangat tinggi. “Mungkin di Indonesia atau bahkan di dunia, ini adalah pertama kalinya distribusi gas LPG masyarakat dilakukan melalui udara. Karena itu saya dan masyarakat Krayan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertamina dan Kementerian BUMN, komitmen mereka untuk negara dan masyarakat sangat luar biasa,” sambungnya.

Deddy berharap, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong BUMN lain untuk berkontribusi meringankan beban masyarakat di daerah perbatasan. Selain itu, jumlah tabung gas yang dikirim juga diharapkan diperbanyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga mengirimkan tabung gas 5 kilogram sehingga jumlah keluarga yang mendapatkan bisa lebih banyak dan harganya lebih terjangkau.

Baca juga : LPS Catat Jumlah Rekening Masyarakat Naik 16,4 Persen

Deddy juga berharap agar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial ikut turun tangan membantu meringankan beban warga di daerah perbatasan. Tidak hanya di Krayan, tetapi wilayah lain di perbatasan seperti wilayah Long Nawang, Kabupaten Malinau, dan Lumbis, Kabupaten Nunukan, yang selama ini sangat tergantung pada pasokan dari negara jiran. Demikian juga Kementerian ESDM diharapkan segera memberi perhatian dengan mencabut status daerah perbatasan sebagai wilayah non konversi sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan LPG ber-subsidi di masa yang akan datang.

“Kami di DPR juga berharap agar Kementerian Luar Negeri segera melakukan pendekatan kepada Malaysia untuk membuka perdagangan barang tertentu di perbatasannya. Tidak saja untuk kebutuhan penyediaan sembako bagi rakyat, tetapi kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak,” ujar Deddy.

Saat ini, sambungnya, pemerintah sedang membangun empat buah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sana. Tetapi prosesnya sedikit terhambat karena harga proyek yang melesat di luar perkiraan anggaran. "Kami sangat berharap agar semua kementerian terkait bisa bersinergi menyelesaikan masalah ini,” tutup Deddy. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.