Anggota DPR Minta Kebijakan Rapid Test Ketat Dievaluasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta otoritas kesehatan menjelaskan kepada publik sampai kapan kebijakan rapid test ketat diberlakukan. Dia khawatir, kebijakan rapid test ketat ini membebani rakyat. 

“Setahu saya, virus itu punya masa inkubasi empat hari. Jadi, cukup aneh kalau masyarakat terus diminta melakukan swab antigen setiap hari ketika melakukan aktivitas atau perjalanan, sebab hanya berlaku maksimal 24 jam,” kata Deddy, dalam keterangannya, Rabu (24/3).

Pemerintah memang menetapkan aturan yang mewajibkan tes swab antigen dan hanya berlaku 1x24 jam dan tes PCR berlaku 3x24 jam untuk pelaku perjalanan. Kebijakan ini juga diikuti berbagai kantor pelayanan publik dan instansi pemerintah, yang mengharuskan hal yang sama.

Baca juga : Puan Harap Ekonomi Syariah Digenjot Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Deddy menerangkan, kebijakan itu diambil tahun lalu untuk mengerem laju penyebaran virus yang cukup tinggi. Dia heran, mengapa saat ini kebijakan itu belum dievaluasi dengan memberikan kelonggaran.

“Pemerintah harus menjelaskan apakah kebijakan ini akan diteruskan saat penyebaran virus mulai melandai dan vaksinasi massal mulai dilakukan secara massif. Sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam mengerem laju penyebaran virus?” tanya Deddy. 

Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini, umumnya pelaku perjalanan yang memiliki mobilitas tinggi orangnya itu-itu saja. Sehingga kebijakan rapid test 1x24 jam tidak serta merta menambah secara signifikan rasio tes berbanding jumlah penduduk. 

Baca juga : Pimpin Paripurna Pengesahan Prolegnas 2021, Puan Tampung Aspirasi Publik

“Saya mendukung kalau kebijakan ketat ini dilakukan dalam rangka tracing, peningkatan rasio test, membatasi pergerakan massal saat akhir pekan atau libur panjang dan khususnya di daerah yang memiliki tren kenaikan penyebaran virus yang tinggi. Oleh karena itu, otoritas kesehatan perlu segera mengkaji ulang kebijakan ini,” saran politisi PDIP ini.

Deddy juga meminta agar pemerintah mendahulukan vaksinasi bagi kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan sektor-sektor yang memiliki interaksi tinggi. Seperti masyarakat yang bekerja di sektor transportasi, warung atau rumah makan, hotel, perkantoran, buruh, pedagang pasar dan mall, pekerja proyek, dan kelompok-kelompok yang sangat terkait dengan pemulihan ekonomi dan sangat rentan.

“Saya khawatir bahwa semakin lama kebijakan rapid test dan PCR yang hanya berlaku satu dan tiga hari itu akan semakin membebani masyarakat. Yang untung dengan kebijakan itu hanya para importir rapid test dan pemasok reagen PCR. Semua itu impor yang menguntungkan negara asing. Jangan sampai kebijakan yang ada sekarang hanya untuk memfasilitasi bisnis semata. Ini bisik-bisik yang berkembang di bawah dan merugikan pemerintah,” tutup Deddy. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.