Dark/Light Mode

Komisi II DPR Dukung Penguatan BPIP

Selasa, 20 April 2021 00:45 WIB
BPIP raker dengan Komisi II DPR. (Foto: ist)
BPIP raker dengan Komisi II DPR. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4). Rapat membahas evaluasi pelaksanaan program kerja dan membahas isu-isu aktual lain.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi BPIP. Untuk penguatan program pengarusutamaan nilai-nilai ideologi Pancasila.

"Dan juga menetapkan kebijakan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar bagi pelajar dan mahasiswa di jenjang pendidikan formal. Mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi," kata Doli saat membacakan kesimpulan. 

Berita Terkait : Peringati Hari Bumi, Puan: Melestarikan Alam Adalah Perjuangan Ideologis

Pihaknya meminta BPIP meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan Komisi II DPR, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Agar program-program sosialisasi di masyarakat dapat lebih masif. 

"Komisi II DPR mendesak BPIP menyusun arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang salah satu keluarannya adalah modul dan materi pendidikan nonformal bagi seluruh elemen masyarakat," tutur Doli. 

Adapun Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai, saat ini Indonesia mengalami krisis ideologi, karena hari demi hari mengalami pemudaran bentuk, nilai dan akhirnya menjadi suatu simbol. Karena itu, Komisi II DPR dan BPIP perlu mendorong ulang penguatan Pancasila. 

Berita Terkait : Bikin Rumah Baca Di NTT, Azis Syamsuddin Ngarep Ada Presiden Dari Indonesia Timur

"Tidak mungkin dalam krisis ideologi saat ini kelembagaan BPIP berada di bawah Presiden. Sehingga menjadi aparatur pemerintah, menyebabkan posisi BPIP tidak kompatibel," tukas Yanuar. 

"Ideologi yang menjadi urusan strategis diurus lembaga di bawah Presiden, itu tidak normal," imbuh politisi PKB ini.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan pagu anggaran lembaganya Tahun 2021 sebesar Rp 208,8 miliar. Namun dikurangi untuk anggaran penanggulangan pandemik COVID-19 sehingga nilainya Rp 171,7 miliar.

Berita Terkait : Golkar Usulkan Status Bencana Nasional Untuk NTT

Yudian menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 110,2 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 61,5 miliar. 

Adapun Sekretaris Utama BPIP Karjono menilai apa yang disampaikan Anggota Komisi II DPR akan menjadi catatan untuk kebaikan kedepannya. Dalam RDP turut hadir Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP Tonny Agung Arifianto, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP Surahno, Kepala Biro Umum dan SDM BPIP Tri Purno Utomo, Kepala Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian BPIP Sunoto Setyo, Kepala Biro Pengawasan Internal dan seluruh Kedeputian BPIP. [BCG]