Kembangkan Hunian Untuk Polisi, Blackstone-Amarta Karya Dapat Jempol Bamsoet

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi penandatanganan kontrak kerja sama antara Blackstone Group dengan PT Amarta Karya (BUMN yang bergerak di bidang konstruksi) untuk melanjutkan pembangunan proyek Blackstone Culinary Apartemen, di lahan seluas 6 hektar, yang berlokasi di Jalan AMD Gajah Putih, Kelurahan Tambak Oso, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi Blackstone Culinary Apartement ini sangat strategis, berjarak sekitar 4 km dari Bandara Juanda, di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Penandatanganan kontrak kerja sama tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian kerja sama yang dilakukan Blackstone Group dengan berbagai pihak. Sebelumnya, pada 1 Februari 2021, Blackstone Group telah menandatangani MoU dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol) untuk penyediaan fasilitas kredit kepemilikan apartemen indent dan ready stock, khususnya bagi personel Polri. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses kemudahan untuk memiliki hunian tempat tinggal," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, usai menyaksikan penandatanganan kontrak kerja sama antara Blackstone Group dengan PT Amarta Karya, di Jakarta, Jumat (30/4).

Baca juga : Pejabat Kemensos Ungkap Tak Semua Perusahaan Lolos Syarat Tapi Dapat Kuota Bansos

Dari jajaran direksi PT Amarta Karya hadir antara lain Direktur Utama Nikolas Agung SR, Direktur Operasional Royaldi Rosman, Kepala Divisi Corporate Secretary Brisban Rasyid, Kepala Divisi Operasi I Firman Sri Sugiharto, dan Asisten Direktur Operasional Runsa Renaldi. Sedangkan dari jajaran direksi Blackstone Group hadir antara lain Direktur Utama Dwi Aroem Hadiatie dan Direktur Umum Laras Shintya Putri.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, kehadiran PT Amarta Karya sebagai kontraktor memberikan jaminan kualitas bangunan, sekaligus memastikan keberlanjutan proyek Blackstone Culinary Apartemen. Sehingga bisa segera memberikan manfaat kepada para konsumen. Kerja sama tersebut juga menjadi penanda gotong royong antara BUMN dengan pelaku usaha swasta dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Baca juga : Kebijakan OJK Signifikan Kurangi Risiko Kredit Dan Stabilkan Sistem Keuangan

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprediksi kekurangan hunian untuk masyarakat pada tahun 2020 lalu mencapai 7,6 juta unit, sementara kebutuhan hunian baru per tahunnya diprediksi meningkat mencapai 800.000 unit. Data Bappenas memperkirakan setidaknya 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu personel Polri belum memiliki hunian layak. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 melaporkan, 80 persen jumlah keluarga di Indonesia sudah memiliki hunian, 20 persen lainnya masih tinggal dengan cara menyewa, menumpang di kerabat, hingga hidup nomaden," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Dewan Penasehat DPP REI (Real Estate Indonesia) ini menerangkan, selain memastikan ketersediaan hunian, dengan menggerakan sektor properti juga akan memberikan multiplier effect economy bagi masyarakat. Karena sektor properti berkaitan erat dengan sektor lain dan mempengaruhi pertumbuhan sektor lain.

Baca juga : Partai Gelora Ngaku Pede Bakalan Tembus Parlemen

"Sebagaimana data Kadin Indonesia bidang properti, ada sekitar 176 sektor industri yang terkait dengan properti. Seperti groceries, kuliner, fashion, hingga berbagai kerajinan rumah tangga. Sektor properti dan industri lanjutannya juga mampu menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja. Tidak berlebihan kiranya jika menjaga geliat pertumbuhan properti, sama dengan menjaga geliat pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.