Dark/Light Mode

Target Investasi Cukup Berat, Politisi Senayan: Butuh Perubahan Besar-besaran

Senin, 3 Mei 2021 11:49 WIB
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. (Ist)
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. (Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai, target Presiden Jokowi meraih kontrak investasi sebesar Rp 900 triliun, cukup berat.

"Target itu, saya rasa cukup berat. Butuh pembenahan besar-besaran di semua sektor untuk mencapai target yang besar ini," kata Hendrawan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Hendrawan yang juga Guru Besar Ekonomi Universitas Satya Wacana itu melanjutkan, tanpa kerja keras dan kerja sama semua pihak, target-target yang besar di sektor investasi tersebut akan sulit direalisasikan.

Berita Terkait : DPR: Harga Gabah Stabil, Kesejahteraan Petani Naik

Menurutnya, sektor riil harus segera dibenahi dengan kesabaran dan konsistensi. Bila regulasi antar daerah hingga antar instansi, sudah bisa disederhanakan sesuai amanat Undang- undang (UU) Cipta Kerja, baru target-target tersebut bisa direalisasikan.

"Ini momentum yang tepat di tengah upaya pemulihan ekonomi. Bila kita lebih siap dan sigap, kita akan mendapat banyak manfaat dari arus investasi, karena banyak investor asing yang saat ini mencari wilayah baru pasca pandemi," ujarnya.

Ia berharap, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bisa menguraikan hambatan-hambatan yang selama ini membendung investasi masuk ke Indonesia. Tidak melulu mengejar target besar, Bahlil juga diminta harus berorientasi pada pembenahan masalah dan akselerasi realisasi investasi.

Baca Juga : Qurbanasyik Usung Konsep Mudahkan Masyarakat Beribadah Dan Berdayakan Peternak

"Kalau hambatannya sudah disingkirkan semua, pastinya akan lebih mudah untuk merealisasikan target. Tapi balik lagi, ini tidak akan mudah," tegas Hendrawan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan, peningkatan investasi bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap dan meraih cita- cita menjadi Indonesia Maju.

"Kami harus melakukan beberapa upaya agar ini bisa terealisasi. Salah satunya melalui Undang-undang Cipta Kerja," kata Airlangga.
 Selanjutnya