Dark/Light Mode

MPR Dukung Pemerintah Bentuk Roadmap IHT Berkeadilan

Selasa, 4 Mei 2021 16:03 WIB
Ketua APTI NTB Sahminuddin dan Ketua APTI Jawa Barat Suryana bersama Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/5). (Foto: Ist)
Ketua APTI NTB Sahminuddin dan Ketua APTI Jawa Barat Suryana bersama Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/5). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Arsul Sani mendukung usulan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) agar pemerintah membentuk peta jalan alias roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT). Ketua APTI Nusa Tenggara Barat Sahminuddin dan Ketua APTI Jawa Barat Suryana berdiskusi dengan Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/5).

Banyak yang dibahas di antara mereka, khususnya nasib IHT. Kata Sahminuddin, Arsul mengakui sumbangan IHT terhadap keuangan negara jauh lebih besar ketimbang dividen BUMN sebelum pandemi. Sehingga, sudah sepantasnya IHT mendapat perlindungan pemerintah.

 Alasan ini yang membuat Arsul mendukung pembuatan roadmap IHT berkeadilan. Selain melalui cukai, Politisi PPP ini menganggap penting keberadaan IHT karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Meski begitu, Sahminuddin menyebut sumbangsih itu dianggap tidak ada artinya. Mengingat, setiap tahun cukai rokok selalu dinaikkan. Padahal setiap 1 persen kenaikan cukai rokok, akan menghilangkan ratusan ribu kesempatan kerja bagi petani tembakau dan pekerja IHT.

Berita Terkait : Pemerintah Didesak Stop Terbitkan Izin Usaha Industri Minol

"Sebab setiap kenaikan cukai rokok berimbas pada semakin kurangnya penjualan rokok, produksi, dan pembelian tembakau hasil petani. Dengan begitu ada lapangan pekerjaan yang hilang," ungkapnya di Jakarta, Selasa (4/5).

Alih-alih ingin mengurangi jumlah perokok, kenaikan cukai justru menambah perokok karena lebih memilih rokok ilegal yang murah. Jika hal itu terjadi, yang dirugikan bukan hanya pelaku industri rokok dan petani tembakau, tetapi juga pemerintah.

"Karena itu, kami meminta agar Bapak Arsul Sani menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kenaikan cukai rokok setiap tahun tidak besar. Satu digit saja. Sekitar 5 persen. Bila perlu tahun ini tidak dinaikkan, untuk membantu pemulihan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sekaligus untuk melindungi pekerja rokok dan petani tembakau," pintanya.

Suryana menambahkan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum keberadaan IHT, pemerintah harus duduk bersama, membuat roadmap yang berkeadilan. Dengan begitu, ego sektoral kementerian bisa dihilangkan.

Berita Terkait : Pemerintah Terus Berupaya Stabilkan Industri Perunggasan Nasional

Kata dia, setidaknya roadmap harus melibatkan 7 pemangku kepentingan. Sebanyak 5 kementerian: perindustrian, tenaga kerja, pertanian, kesehatan, dan keuangan. Serta asosiasi petani tembakau dan pelaku industri rokok.

APTI juga berpesan kepada Presiden, melalui Arsul agar pemerintah juga memberikan insentif sekaligus kemudahan bagi ekspor tembakau dan hasil industri rokok lainnya ke luar negeri.

"Tembakau kita, khususnya dari Jawa Barat diminati beberapa negara, termasuk Abu Dhabi. Sayangnya, kami dipersulit dengan persyaratan yang tidak masuk akal," beber Suryana.

Curhatan itu disambut baik, dan Arsul berjanji meneruskan permintaan APTI ke Presiden dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Soharso Monoarfa. Mengingat, selain menteri Soharso juga satu partai dengan Arsul.

Baca Juga : Nasabah Prioritas BTPN Bisa Tranfer Rp 600 Juta Per Hari

"Pak Arsul Sani berjanji akan menyampaikan kepada Presiden dalam acara pertemuan antara pimpinan MPR dengan Presiden mendatang. Serta akan melihat RPJP nasional yang dikeluarkan Bappenas. Sekaligus juga akan menyampaikan pesan pesan pengurus APTI kepada Kapala Bappenas," pungkas Suryana. [MEN]