Dark/Light Mode

Soal Isu Belanja Daerah Direm

DPR Menuding, Tito Bingung

Jumat, 11 Juni 2021 06:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti kabar adanya permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, untuk mengerem belanja ke daerah.

Anggota Komisi II DPR Cornelis menilai, perlu klarifikasi dari Menteri Tito. Karena permintaan itu seakan-akan berupaya menghambat belanja pemerintah ke daerah.

Berita Terkait : Ekonomi Diproyeksi Membaik, BSI Genjot Kinerja

“Kenapa Pak Menteri (Menteri Tito) melarang belanja? Meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk tidak mengeluarkan duit? Ini perlu dipertanyakan,” tegas Cornelis dalam Rapat Kerja Komisi II bersama Menteri Tito dan jajaran di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).

Politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan, Presiden Joko Widodo dalam berbagai forum sudah sering kali mengingatkan, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimaksimalkan untuk belanja ke daerah. Saat ini, tersedia sekitar Rp 200 triliun di bank untuk bisa digunakan daerah mendongkrak perekonomian nasional dan mengejar target pertumbuhan ekonomi negara.

Berita Terkait : Supaya Ekonomi Nasional Cepat Pulih, Airlangga Minta Pengawasan Intern Digenjot

“Seyogyanya bapak sebagai pembantu presiden mempermudah, agar target yang disampaikan presiden bisa terwujud. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi kita berdoa ini tidak benar,” tegasnya.

Cornelis juga mempertanyakan ‘Aplikasi Keuangan’ milik Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan yang tidak bisa diakses, baik oleh daerah maupun oleh anggota dewan. Hal ini bertolak belakang dengan sebelumnya, di mana untuk memperoleh informasi keuangan cukup mudah.

Baca Juga : Setelah 52 Laga, Anastasia Akhirnya Sampai Ke Puncak

“Bisa dibuka kalau kita membayar pihak ketiga. Ini dari mana lagi duitnya?” heran Cornelis.

Dia mengaku sudah mempertanyakan hal ini ke Sekretariat Negara dan Kepala Staf Presiden agar persoalan akses terhadap keuangan negara ini agar Presiden Jokowi turun tangan. Sebab yang terjadi saat ini justru aneh, Presiden seolah-olah tidak punya kewenangan dalam mengelola APBN.
 Selanjutnya