Bamsoet: Ibu Mega Dukung MPR Miliki Wewenang Susun Haluan Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo sepakat dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tentang diperlukannya amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara. Menurutnya, Haluan Negara dibutuhkan agar arah pembangunan nasional berjalan baik, terencana, dan berkesinambungan. 

"Ibu Megawati tadi menegaskan ada baiknya amandemen UUD Tahun 1945 dilakukan sekali lagi, agar bisa dihadirkan kembali haluan negara. Sehingga, bangsa Indonesia memiliki bintang penunjuk arah pembangunan nasional," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Pertahanan (Unhan) untuk Megawati, di Kampus Unhan, Bogor, Jumat (11/6). 

Ketua DPR ke-20 ini menuturkan, berbekal pengalaman memimpin Indonesia sejak 2001-2004, Mega mendukung agar MPR memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan Haluan Negara. Mega merasakan sendiri, ketiadaan Haluan Negara membuat roda pembangunan tidak berjalan lancar. 

Baca juga : Penganugerahan Profesor Honoris Causa untuk Mega Jadi Teladan Akademik

"Karena ketiadaan Haluan Negara, pembangunan yang dilakukan Indonesia kerap maju-mundur dalam pembangunan. Maju selangkah, mundur dua langkah. Maju dua langkah, mundur selangkah. Seperti menari poco-poco. Keberlanjutan dan kesinambungan antara pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan daerah pun tidak terjadi," urai Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini turut mengapresiasi pengukuhan gelar profesor kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik yang diberikan Unhan kepada Mega. Mengajukan paper ilmiah "Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004", Ketua Umum PDIP ini melakukan self reflection terhadap perjalanannya selama memimpin Indonesia. 

"Dalam dunia akademik, menulis paper tentang pengalaman pribadi merupakan sebuah kelaziman. Terlebih pengalaman yang disampaikan Bu Mega tersebut berisi banyak pelajaran penting, yang bisa digunakan sebagai bekal bagi para generasi muda dan calon pemimpin bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang kelak akan dihadapi Indonesia," jelas Bamsoet. 

Baca juga : Universitas Warmadewa Bali Ikut Dukung MPR Punya Wewenang Susun PPHN

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, selama memimpin Indonesia, Mega berhasil menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Di bidang ekonomi, misalnya, Megawati berhasil menaikan pendapatan per kapita bangsa Indonesia. Dari sekitar 465 dolar AS pada tahun 1997, menjadi 930 dolar AS pada tahun 2004. 

"Selama kepemimpinan Bu Mega, nilai ekspor Indonesia berhasil naik. Dari 57,158 miliar dolar AS pada tahun 2002 menjadi 61,02 miliar dolar AS pada tahun 2003. Bu Mega juga berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis energi, setelah berhasil meyakinkan banyak pimpinan perusahaan migas internasional untuk berinvestasi di Indonesia, dengan nilai total mencapai Rp 200 triliun per tahun," jelas Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Mega juga berhasil menyelesaikan konflik Poso yang telah berlangsung sejak 1998. Serta penyelesaian konflik Aceh dan Ambon. "Beliau jugalah yang mengantarkan Indonesia menerapkan pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekaligus sukses menyelenggarakan Pemilu Presiden dan suksesi kepemimpinan nasional secara damai, aman, dan kondusif," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.