PKS: Awasi Kelangkaan Oksigen!

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) begitu perhatian dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sudah memasuki hari ketiga. Partai oposisi ini melihat secara tajam, mulai dari kelangkaan oksigen, hingga alokasi duit Bantuan Sosial (Bansos).

Ketua DPP PKS, Sukamta mengaku sedang mengawasi fenomena kelangkaan oksigen. Khususnya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito, di Yogyakarta yang dikabarkan ada 63 pasien meninggal karena keterlambatan pasokan oksigen, pada Sabtu (3/7).

“Pak Menkes seminggu yang lalu menyatakan menjamin pasokan oksigen untuk rumah sakit. Ternyata di RS Sardjito dan beberapa rumah sakit di DIY mengalami kelangkaan oksigen,” ujar Sukamta kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : PPP: Stop Kegiatan Partai

Anggota Komisi I DPR ini mengaku mengerti peristiwa di DIY karena memang daerah pemilihannya. Sukamta berharap, peristiwa ini tidak terulang kembali. Baik itu di Yogyakarta, maupun daerah lain.

“Antara jaminan Pak Menkes dengan kondisi lapangan tidak sesuai. Dengan kondisi RS yang saat ini sudah kedodoran me- nangani pasien Covid-19, kelangkaan oksigen ini akibatnya sangat fatal,” geramnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini pun mendesak Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk turun gunung, mengecek kondisi lapangan. “Tidak cukup blusukan setiap hari, kalau perlu setiap jam, setiap menit. Agar, segala perkembangan di lapangan bisa diatasi dan diantisipasi,” pintanya.

Baca juga : PPKM Darurat, Bulog Pastikan Stok Beras Aman

Vokalis PKS di Senayan ini mengingatkan prediksi para ahli kesehatan bahwa pandemi ini bisa terjadi dalam beberapa gelombang. Jadi, ledakan jumlah pasien ke rumah sakit bisa terjadi kapan saja. Maka, setiap rumah sakit perlu diperkuat dengan fasilitas kesehatan yang memadai.

“Termasuk yang sangat krusial adalah kebutuhan oksigen. Pemerintah dalam hal ini bisa fasilitasi pengadaan generator oksigen di rumah sakit di daerah- daerah,” tutupnya.

Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak pemerintah memperluas cakupan target dan peningkatan jumlah penerimaan Bansos selama penerapan PPKM Darurat.

Baca juga : PPKM Darurat, Ini Ruas Jalan Di Bogor Yang Ditutup

Wakil Ketua MPR ini berharap, pemerintah minimal memberlakukan kembali skema Bansos pada awal pandemi Covid-19 2020, mencakup perluasan target dan peningkatan indeks bansos PKH, Sembako, dan Bansos tunai.

“Tentunya dengan validasi data warga yang berhak, serta pengawasan dan transparansi yang lebih baik, agar tak terulang tragedi korupsi Bansos, yang menyebabkan program Bansos jadi tidak efektif,” ujar HNW melalui keterangan tertulis, kemarin.

HNW mengkritisi soal tiga jenis bantuan pemerintah selama PPKM Darurat. Yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan pencairan perpanjangan Bansos tunai Mei-Juni untuk 10 juta KPM. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.