Dewan Pers

Dark/Light Mode

Puan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Corona Di Daerah

Rabu, 14 Juli 2021 22:07 WIB
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Ist)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti angka serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah yang masih rendah di tengah kasus yang kian melonjak. Mestinya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut.

"Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19," kata Puan Maharani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (14/7).

Puan menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp 50,1 triliun. Namun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.

Berita Terkait : Brantas Abipraya Angkat Dua Direksi Baru

Menurut Puan, realokasi dan refokusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan situasi kedaruratan yang kini terjadi. "Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin menghimpit, berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang," ujarnya.

Dia meminta pelaksanaan realokasi dan refokusing anggaran dilakukan secara ketat. Pemerintah pusat perlu memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai dari realokasi, refokusing, hingga realisasi penyerapannya.

Menurut dia, langkah ini jangan hanya prosedural. Penyerapan anggaran harus  tepat penanganan Covid-19 yang substansial. Penggunaan anggaran bisa diarahkan untuk mengoptimalkan program kesehatan, termasuk pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat agar tidak gampang tertular, juga bantuan obat bagi yang terpapar.

Berita Terkait : Tangani Covid, 92 Persen Dana Desa Dicairkan

Puan juga menyarankan, pemerintah daerah proaktif merespons kebutuhan tempat isolasi mandiri. Dia menilai tidak setiap orang memiliki rumah yang layak untuk isolasi mandiri, sementara untuk menyewa tempat secara mandiri juga butuh dana tidak sedikit.

Selain itu, dia menilai, pembatasan mobilitas yang diperketat demi mencegah penularan Covid-19 terus meluas, juga memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Karena itu, menurut Puan, pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi yang terdepan memastikan penanganan Covid-19 dan pemberian jaminan kesejahteraan rakyat bisa seiring sejalan.

"Perbanyak program prorakyat, ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19, tetapi tidak selamat dari kesulitan ekonomi," kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Berita Terkait : Nakes dan TNI/Polri Mati-matian Jinakkan Corona, Pantas Diberi Penghargaan

Terakhir, pelaku ekonomi kecil harusnya tidak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang. Menurut Puan, banyak dari pelaku ekonomi kecil yang kini berwiraswasta dan menggantungkan hidup pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi. [FAQ]