Syarief Hasan: Ini Bukti Pemerintah Dengarkan Suara Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah, yang memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 dari tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021.

"Langkah perpanjangan PPKM ini membuktikan bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat, meski seharusnya dilakukan sejak awal pandemi. Langkah perpanjangan PPKM adalah solusi terbaik menyikapi angka infeksi Covid-19, yang tidak kunjung menurun signifikan," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/7).

Menurutnya, kebijakan yang memprioritaskan sektor kesehatan patut didukung. Itu adalah sikap Partai Demokrat sejak awal Indonesia, dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga : Jokowi Tarik Napas Panjang

Sejak awal, kata Syarief, Demokrat telah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah, bahwa PKPM sebaiknya diperpanjang dan memprioritaskan sektor kesehatan. Bahhkan, Demokrat juga menyerukan perlunya realokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemi.

"Relokasi anggaran itu termasuk untuk insentif nakes, pelaksanaan vaksinasi, maupun bantuan sosial bagi warga serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," jelas Syarief.

Ia menegaskan, manajemen penanganan pandemi harus dioptimalkan. Baik dari sisi pelaksanaan vaksinasi, maupun penyaluran bantuan sosial.

Baca juga : Bandar Lampung Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 8 Agustus

Syarief mencontohkan, berdasarkan data per tanggal 25 Juli 2021, jumlah warga yang telah divaksin tahap 1 baru sekitar 44,46 juta jiwa. Sedangkan yang telah selesai vaksin kedua, mencapai 17,9 juta jiwa.

"Ini berarti, jika warga tervaksin pada tahap 1 dan 2 digabung, baru 29,95 persen warga yang tervaksin, dari target 208,26 juta masyarakat Indonesia. Padahal kunci utama dalam mengakhiri pandemi adalah melakukan vaksinasi secepat dan sebanyak mungkin," terang Syarief.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini pun menyoroti rendahnya serapan anggaran penanganan pandemi Covid, hingga pertengahan Juli 2021.

Baca juga : Kasus Aktif Turun, Kematian Meroket

Kementerian Keuangan misalnya. Realisasi anggaran kesehatan baru mencapai 25,2 persen, atau Rp 54,1 triliun dari pagu Rp 214,95 triliun.

"Sedangkan realisasi perlindungan sosial hanya mencapai 43,8 persen. Atau Rp 82,22 triliun dari Rp 187,84 triliun yang dialokasikan," pungkasnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.