Bamsoet Dorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran PEN

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggaran MPR mengalami dua kali refocusing (pemotongan) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada 2020, anggaran MPR dipotong dari Rp 603,67 miliar menjadi Rp 576,129 miliar. Pada 2021, juga dipotong, dari Rp 750,871 miliar menjadi Rp 695,704 miliar. Namun, hal itu dipastikan tidak menghalangi tugas dan kewajiban 711 anggota MPR dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan, pihaknya tetap fokus menjalan tugas sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 13/2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa MPR memiliki tugas memasyarakatkan Ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

“MPR kini juga sedang menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai memimpin Rapat Pimpinan MPR dengan Kemenkeu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/7).

Baca juga : Bamsoet Ajak Milenial Optimalkan Bonus Demografi

Dalam rapat ini, Bamsoet didampingi para Wakil Ketua MPR yang hadir secara luring dan daring. Yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua Badan Penganggaran MPR Idris Laena dan Neng Eem Marhamah. Dari Kemenkeu Hadir Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, serta Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Purwanto.

Ketua DPR ke-20 ini menekankan, penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan aspek perekonomian. Melainkan juga harus turut menyertakan aspek penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat di tengah kondisi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, kohesi sosial dan soliditas kebangsaan justru menjadi titik rawan dan krusial. Maka penguatan dan pembangunan karakter bangsa harus terus diperjuangkan, agar menjadi semangat kolektif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Sebagai upaya penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, 711 anggota MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, menjabarkan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 17/2014 yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13/2019 dalam berbagai program kegiatan. Sehingga pandemi Covid-19 tidak menjadi pintu masuk bagi radikalisme, ekstrimisme, anarkisme hingga intoleransi yang mengganggu kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa," jelas Bamsoet.

Baca juga : Diingatkan KPK, Industri Jasa Keuangan Dilarang Beri Gratifikasi Ke Penyelenggara Negara

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah upaya vaksinasi untuk memperkuat kesehatan masyarakat. Selain itu, penanaman ideologi guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan juga penting agar tekanan ekonomi tidak dijadikan pintu masuk bagi gerakan radikalisme, ekstrimisme, anarkisme hingga intoleransi yang mengganggu kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, besarnya dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 699,43 triliun, yang salah satu sumbernya tidak lepas dari adanya refocusing anggaran di berbagai Kementerian/Lembaga, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menanggulangi berbagai dampak pandemi Covid-19. Sebanyak Rp 193,93 triliun dianggarkan untuk kesehatan, Rp 153,86 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 117,04 triliun untuk program prioritas, Rp 171,77 triliun untuk dukungan UMKM, dan Rp 62,83 triliun untuk insentif usaha.

"Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi dana PEN Tahun 2020 mencapai Rp 575,8 triliun atau sekitar 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp 695,2 triliun. Sementara, realisasi dana PEN tahun 2021, hingga 25 Juni 2021 tercatat mencapai Rp 237,54 triliun atau sekitar 34 persen dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun. Penyerapannya di 2021 ini harus maksimal, jangan sampai karena masalah teknis dan birokrasi menjadi terkendala, apalagi sampai uangnya tidak terpakai," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.