Click Here

Dark/Light Mode

Mendagri Minta Pemda Lekas Realisasikan Anggaran Pengendalian Pandemi

Jumat, 23 Juli 2021 21:51 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Biro Humas Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Biro Humas Kemendagri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/7).

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi itu, Mendagri meminta mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Tak hanya untuk Pemkab Bekasi, tapi juga seluruh Pemerintah Daerah (Pemda)

"Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda gunakan anggaran dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19," ujar Tito dalam keterangan pers usai rapat, Jumat (23/7).

Sebelumnya, Pemda diminta agar menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8 persen.

Dana itu digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan).

Berita Terkait : Mas Menteri Sampaikan Tiga Hal Penting Soal Statuta UI

Kemudian, insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) untuk penanganan Covid-19, serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Kabupaten Bekasi termasuk daerah yang realisasi anggarannya relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59 persen, dan realisasi belanjanya sebesar 30,62 persen.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Laporan Pemda per 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9 persen.

Rinciannya, penanganan Covid-19 0,0 persen, dukungan vaksinasi 1,16 persen, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0 persen, Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0 persen, dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos) dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp. 49.013.377.000 (Rp 49 miliar). Namun, belum terealisasi atau realisasi alias baru 0 persen.

Berita Terkait : Peringati Hari Anak, Ketua DPD Ingatkan Potensi Stunting di Tengah Pandemi

Sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000 (Rp 50 miliar) sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901 (Rp 36,1 miliar) atau 72,22 persen.

"Hari ini saya sengaja ke Bekasi, karena saya juga melihat ada mata anggaran bantuan sosial yang saya lihat masih nol, tapi menggunakan belanja tidak terduga (BTT) 72 persen. Fine, tadi kita berusaha untuk meng-clear-kan anggaran bantuan sosial yang tidak terealisasi," tuturnya.

Di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang menghendaki adanya pembatasan kegiatan masyarakat, Tito pun meminta mata anggaran tersebut dimaksimalkan untuk membantu masyarakat terdampak. Salah satunya melalui penyaluran bansos.

'Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini maupun belanja tidak terduga betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat terdampak dibantu," tegas mantan Kapolri itu.

Mendagri pun menjelaskan, selain untuk mengecek realisasi dan bantuan sosial di Kabupaten Bekasi, Kemendagri juga ingin memberikan dukungan dan dorongan kepada Pj. Bupati Bekasi beserta jajarannya. 

Berita Terkait : Lindungi Peternak, Kementan Upayakan Stabilisasi Perunggasan Nasional

Tito memberikan penekanan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Banyak sentra industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi bagian dari rantai suplai nasional.

"Kemudian Bekasi juga merupakan daerah penunjang ibu kota, aglomerasi megapolitan, keberhasilan pandemi Covid di Kabupaten Bekasi akan berpengaruh kepada situasi pengendalian ibu kota," tandas Tito. [DIR]