Puan Ke Pemda: Jangan Tunggu Ditegur Baru Cairkan Insentif Nakes!

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang dalam penanganan pandemi Covid-19. Anggaran insentif tersebut jangan ditahan-tahan.

"Segera bayarkan insentif untuk nakes yang merupakan ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19," kata Puan, di Jakarta, Jumat (30/7), seperti dikutip Antara.

Ketua DPP PDIP prihatin dengan data pencairan insentif nakes di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Puan menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tidak kunjung diterima nakes. Ada juga laporan terkait potongan atas penerimaan insentif tersebut, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.

Baca juga : Ribuan Rumah Tidak Layak Huni Di Aceh Bakal Dibedah

"Nakes bertaruh nyawa, mereka menjadi sandaran bagi keluarga dan rakyat yang terpapar Covid-19. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang merupakan hak mereka," ujarnya.

Puan menerangkan, insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Sayangnya, banyak Pemerintah Daerah belum mencairkan insentif nakes itu. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.

Putri bungsu Megawati Soekarnoputri ini menerangkan, data Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19. Namun, pada 2021, insentif tersebut baru diterima 50.849 nakes dengan nominal Rp 245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp 1,79 triliun dari alokasi Rp 8,1 triliun hingga 20 Juli 2021.

Baca juga : Saran IDI, Jangan Longgarkan PPKM Di Jakarta!

"Itu timpang sekali. Pemerintah Daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes," pesannya.

Selain itu, Puan mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes. Dia mengingatkan, Pemerintah Daerah jangan menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran karena seharusnya kebijakan tersebut berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19.

"Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran. Termasuk untuk insentif nakes ini," ujarnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.